Kaleidoskop Hukum:
Periode Juli-September 2011
Berita

Kaleidoskop Hukum:
Periode Juli-September 2011

IHW
Bacaan 2 Menit
Penangkapan Imas Dianasari hakim ad hoc PHI Bandung saat terima suap dari kuasa PT Onamba Indonesia. Foto: Ist
Penangkapan Imas Dianasari hakim ad hoc PHI Bandung saat terima suap dari kuasa PT Onamba Indonesia. Foto: Ist

Triwulan ketiga tahun 2011 ini diawali dengan peristiwa tertangkap tangannya hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Imas Dianasari saat menerima suap dari kuasa PT Onamba Indonesia, Odih Juanda. Imas disuap untuk memenangkan PT Onamba dalam perkara melawan ratusan karyawannya. Imas juga menjanjikan kemenangan untuk PT Onamba di tingkat kasasi.

 

Pada periode ini pula pelarian buronan M. Nazaruddin, tersangka kasus suap dalam proyek pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games di Palembang, berakhir. Ia ditangkap di Kolombia.

 

Tanggal

Peristiwa

Juli

 

1

KPK menetapkan hakim ad hoc PHI Bandung Imas Dianasari sebagai tersangka penerima suap. Di saat yang sama KPK juga menetapkan Odih Juanda sebagai tersangka pemberi suap.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e0d97467046e/hakim-ditangkap-karena-janji-menangkan-perkara

4

Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan verifikasi partai politik seperti yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Partai Politik yang diajukan oleh 24 partai politik kecil yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold).

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e11caabbb96c/aturan-verifikasi-parpol-inkonstitusional--

DPR mempersoalkan surat Menteri BUMN yang ditujukan kepada tujuh menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM. Dalam surat itu Menteri BUMN mengingatkan akan ada permasalahan yang timbul jika ada peleburan atau transformasi empat BPJS yang ada saat ini.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e118bbba5726/dpr-persoalkan-surat-meneg-bumn

Kementerian Hukum dan HAM mencabut paspor M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka (saat ini terdakwa) korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang. Di saat yang sama KPK juga mengirimkan permohonan red notice terhadap Nazaruddin kepada Polri.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e12fc7065aa6/paspor-dicabut-nazaruddin-segera-diburu-interpol-

PT Garuda Indonesia Tbk bersedia melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan maskapai penerbangan Indonesia tersebut terbukti melakukan kelalaian dalam penerbangan pesawat Garuda GA-974 pada September 2004, dimana terjadi insiden meninggalnya aktivis HAM Munir. MA menghukum Garuda membayar ganti rugi Rp3,38 miliar.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e12e165eb4b3/garuda-penuhi-bayar-istri-munir

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diketahui menandatangani UU Mata Uang pada 28 Juni 2011 lalu. Pada tanggal yang sama Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengundangkan Undang-Undang yang diberi Nomor 7 Tahun 2011 ini di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e12a52e9fc0c/presiden-teken-uu-mata-uang

6

Anas Urbaningrum laporkan Nazaruddin pakai UU ITE karena merasa dicemarkan nama baiknya.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e14048b22e87/anas-laporkan-nazaruddin-pakai-uu-ite

8

Ketua Mahkamah Agung (MA) tegaskan suap hakim PHI Bandung tak sampai MA.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e16fa9331c2e/suap-hakim-phi-bandung-tak-sampai-ma

11

MA laporkan Komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki karena dianggap mencemarkan nama baik.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1ae33e9b96f/ma-laporkan-komisioner-ky-ke-bareskrim

14

Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada Lion Air karena tak kunjung melakukan perbaikan dari keluhan penumpang terkait penundaan penerbangan.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e1ea446d8ce5/lion-air-dihukum

18

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan Walikota Bogor melakukan maladministrasi dalam kasus GKI Yasmin.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e241fd7a9c2f/walikota-bogor-lakukan-maladministrasi

21

Menkumham melarang media massa meliput ke dalam Lapas.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e28151c8a5cb/menhukham-larang-media-masuk-lapas

DPR dan Pemerintah menyepakati RUU Penanganan Fakir Miskin

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e27faee7f35c/dilarang-selewengkan-dana-fakir-miskin

22

DPR dan Pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menggantikan UU No 10 Tahun 2004.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e29a86c799c4/hierarki-peraturan-peruu-berubah-

25

Pengadilan Tipikor Jakarta menyidangkan Gayus Tambunan untuk perkara penerimaan suap terkait perkara pajak, penerimaan gratifikasi, pencucian uang dan penyuapan terhadap petugas Rutan Brimob Depok.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e2d53109647d/dakwaan-berlapis-untuk-gayus

26

KPK membentuk Komite Etik untuk mengusut tudingan Nazaruddin tentang keterlibatan para pimpinan KPK dalam merekayasa kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e2ed9217726e/usut-tudingan-nazaruddin-kpk-bentuk-komite-etik

27

MA memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun karena terbukti menyuap hakim PN Tangerang, polisi dan advokat.

 

 

Agustus

 

8

Nazaruddin tertangkap di Kolombia.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e400e8cc3a64/tim-penjemput-nazaruddin-dikirim-ke-kolumbia

10

Kementerian Keuangan siapkan sensus perpajakan.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e426388c696e/kemenkeu-siapkan-sensus-perpajakan

11

UU Sisdiknas diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh Rektor PTS yang tak mendapat izin penyelenggaraan pendidikan.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e43be6184941/rektor-pts-medan-uji-uu-sisdiknas--

13

Pertama kalinya KPK memeriksa Nazaruddin setelah tertangkap di Kolombia.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e46a72a19f99/nazaruddin-jalani-pemeriksaan-perdana-di-kpk

15

Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan badan bagi lima industri.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e48e65d50ceb/lima-industri-berhak-tax-holiday

18

Mahfud MD kembali pimpin MK periode 2011-2014.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e4d0d3c688d2/mahfud-md-kembali-pimpin-mk

MA perberat hukuman Haposan Hutagalung, pengacara Gayus Tambunan.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e4cd063e05c3/ma-perberat-hukuman-haposan-hutagalung

22

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan mantan Anggota DPR terhadap KPK.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e5289def3f08/kpk-menang-atas-gugatan-eks-anggota-dpr

23

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang terakhir menerima tunjangan remunerasi.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e532749ee1f0/lengkap-sudah-remunerasi-bagi-penegak-hukum

Kurator Puguh Wirawan didakwa UU Pemberantasan Korupsi.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e5382713c6b4/kurator-puguh-didakwa-korupsi

Larangan penggunaan kata ‘Ombudsman’ dinyatakan tak berlaku.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e5393f22bf0e/larangan-pemakaian-nama-ombudsman-inkonstitusional

25

KPK tangkap pejabat Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dalam kasus suap proyek transmigrasi.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e564e38e6dd4/kpk-tangkap-pejabat-kemnakertrans

26

Sepanjang April–Juni 2011 MA telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap delapan orang hakim.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e575d2238875/delapan-hakim-kena-hukuman-disiplin

 

 

September

 

4

Hakim Agung Muchsin meninggal dunia.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e62ef4c716fb/hakim-agung-muchsin-tutup-usia

5

MA luncurkan situs rakernas

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e6457c05e842/ma-luncurkan-situs-rakernas-2011

Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno didakwa korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e6470030efb8/hari-sabarno-didakwa-korupsi

Pemerintah berencana menjual tiga BUMN pada 2012

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e64ba4d08962/tiga-bumn-siap-privatisasi-bumn-tahun-depan

6

MA menolak rekomendasi KY untuk menonpalukan majelis hakim yang menyidangkan Antasari Azhar.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e65ff02614e4/ma-tolak-rekomendasi-ky-kasus-antasari

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru diberi nomor 12 Tahun 2011

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e658d45e1641/uu-122011-gantikan-uu-102004

7

LPSK sambut terbitnya SEMA whistleblower

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e679a0985fea/lpsk-sambut-terbitnya-sema-whistleblower

13

KAI ‘curhat’ ke DPR dan meminta Ketua MA dicopot

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e6f406f23fce/kai-minta-dpr-copot-ketua-ma

14

David Tobing menggugat Telkomsel karena pulsanya terus terpotong secara sepihak.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e70119aab289/pulsa-terpotong-sepihak-telkomsel-digugat

16

Ketua Pengadilan Tinggi Papua dilaporkan ke Komnas HAM karena tak mau mengambil sumpah advokat KAI

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e735c7f8654d/kpt-papua-kena-getah-konflik-advokat

19

MK batalkan pasal dari UU Perkebunan yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi petani

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e776f38b745c/pasal-merugikan-petani-dibatalkan-mk

21

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Rosa bersalah menyuap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e79b9cb2f055/rosa-terbukti-menyuap-wafid-dan-nazaruddin

22

Rakernas MA 2011 ditutup

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e7b64ea14611/rakernas-paperless-ala-ma-berakhir-

PN Jakarta Pusat menilai KAI bukan organisasi advokat sesuai UU Advokat.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e7b65bb73e03/pengadilan-kai-bukan-organisasi-advokat

27

Freeport dan Newmont enggan melakukan renegosiasi kontrak.

 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e81e8fa315af/freeport-dan-newmont-enggan-renegosiasi-kontrak

 

Tags: