Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merencanakan sensus perpajakan Indonesia secara komprehensif. Sensus ini ditujukan menghasilkan peta tentang potensi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh dan lengkap.
Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, mengatakan instansinya akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan sensus ini. “Agar dapat data potensi pajak yang lebih baik dengan melihat potensi berdasarkan lokasi serta kewilayahan,” katanya di Jakarta, Rabu (10/8).
Selain data perpajakan, Kemenkeu juga mengincar kemungkinan ekstensifikasi (perluasan) wajib pajak dari sensus perpajakan tersebut. Saat ini, terang Agus, Indonesia memiliki sekitar 118 juta angkatan kerja. Dari jumlah itu, yang punya penerimaan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) di atas empat puluh persen. “Jadi sekitar 44 juta – 47 juta orang,” terangnya.
Ternyata, Kemenkeu menemukan bahwa wajib pajak yang membayar pajak baru berjumlah sekitar 7 juta orang. “Karena potensinya besar maka kita bentuk sensus perpajakan nasional bulan depan. Bulan depan Kemenkeu melalui Dirjen Pajak dengan BPS sendiri menggelar sensus perpajakan nasional untuk memahami dan memperoleh potensi pajak baik, dan kita lihat daerahnya dan tempatnya,” jelasnya.
Menkeu yakin, sensus perpajakan ini dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan data yang baik pula. Apalagi, Kemenkeu baru saja menyepakati kerjasama pertukaran data dengan BI dan BPS hari ini.
Ketiga instansi tersebut menyepakati kerjasama pertukaran data terkait kegiatan ekspor-impor. Melalui kerjasama ini, akan dibangun sistem data terkoneksi online antara Direkturat Pajak, Direktorat Bea Cukai, BPS, dan BI.
Menurut Gubernur BI, Darmin Nasution, pertukaran data saat ini masih belum online karena luasnya demografi wilayah Indonesia.