Hukumonline.com

Utama
Berita : MA Akui Ada Hakim Agung yang ke China Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah diperiksa Bagian Pengawasan MA. Panggilan oleh Komisi Yudisial menyusul....
Fokus : Menunggu Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris “Masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain, peranan Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan dan prilaku notaris belum optimal”....
Cari Artikel
Kolom
	Menggugat Pasal 29 UU Kepailitan : Oleh: Imam Nasima *) Perdebatan mengenai hak buruh dalam proses kepailitan yang bersumber dari permohonan...
	Menuju Wadah Tunggal Advokat yang Ideal : Oleh: Iming M. Tesalonika SH. MM. MCL. *) Wadah tunggal advokat adalah wadah satu-satunya khusus untuk segala profesi yang... (10 tanggapan)

WARTAWAN HUKUMONLINE TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA HADIAH, UANG ATAU PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELIPUTAN ### Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendenda Telkomsel dan XL sebesar Rp25 miliar ### Putusan KPPU tersebut soal praktek kartel dalam penetapan tarif pesan pendek ### Mabes Polri akhirnya menetapkan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen (Purn) Muchdi Purwopranjono -biasa disebut Muchdi PR- sebagai tersangka baru kasus pembunuhan aktivis Munir ### Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan DL Sitorus, terpidana kasus dugaan korupsi penguasaan hutan produksi negara di Kawasan Padang Lawas, Sumatera Utara

Terbaru
Berita : Polisi Harus Awasi Pemilu 2009 Sampai Pelosok [6/7/08] Polri menyebar 370 ribu personil untuk awasi jalannya Pemilu 2009. Komisi Pemilihan Umum teken nota kesepahaman dengan Polri....
	[6/7/08] Berita : Hakim Tak Lagi Dianggap Tahu Seluruh Hukum (1 tanggapan)
	[4/7/08] Berita : Kenaikan Harga Elpiji: Lantaran Si 'Api Biru' Tidak Diatur Pemerintah
	[4/7/08] Berita : Agar 'Minyak' Pesawat Tidak Dimonopoli Satu Pihak
	[4/7/08] Archive : Dalang Aksi Unjuk Rasa Sudah Diintai Sejak Bentrokan di Depan Istana
	[4/7/08] Berita : Hakim Pengadilan Agama Harus Paham KDRT

	[27/6/08] Fokus : Menakar Sikap Represif Aparat Berdasarkan Protap Dalmas (2 tanggapan)
	[29/6/08] Wawancara : Hakim Tipikor Andi Bachtiar: “Saya Tidak Mau Ada Kepentingan Apa-Apa” (4 tanggapan)
	[18/6/08] Tajuk : KPK dan Penelanjangan Korupsi
	[11/6/08] Resensi : Jadilah Pengacara yang Bertipe “Arsitek” (10 tanggapan)

Nama :
Password :

[Daftar Disini] [Lupa Password]

Aktual

KPU dan Kapolri Tandatangani MoU Pengamanan Pemilu 2009
Jumat pagi (4/6), jajaran KPU menyambangi Mabes Polri untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengamanan Pemilu 2009. Setelah bertemu selama dua jam, Hafiz Anshary dan Sutanto keluar ruangan berdampingan. Namun, Hafiz tak bicara, ia menyerahkannya pada Kapolri Sutanto. Kepada wartawan, Sutanto mengatakan MoU kali ini akan lebih baik dari sebelumnya (2004). Polri sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari untuk pengamanan, tapi Sutanto berharap kontestan kampanye Pemilu 2009 nanti dapat mengontrol simpatisannya untuk membantu kerja Polri....


Isu Hangat

	Kontroversi FPI-Ahmadiyah
	Organisasi Kemasyarakatan
	Surat Kuasa
	Aset Negara
	Menuju Pemilu 2009

Surat Pembaca

	[3/7/08] Pelaksanaan Magang dan Verifikasi Dokumen Magang
	[17/6/08] Presiden SBY Harus Tegur Jaksa Agung (5 tanggapan)
	[28/5/08] Klarifikasi dari Panitia Nasional KONGRES ADVOKAT INDONESIA (35 tanggapan)

Kata Kunci

Hukumonline Legal Directory (HOLD) Online memuat koleksi data hukum elektronik terlengkap di Indonesia.
Terdapat lebih dari 13.000 peraturan perundang-undangan yang terbit sejak 1950-an sampai dengan rancangan peraturan yang terbaru.
Dapatkan keanggotaan anda dengan
daftar disini.


	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 DEWAN SUMBER DAYA AIR
	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW


	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 KETENAGAKERJAAN
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 PERSEROAN TERBATAS
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI