Jum'at, 3 Juli 2009

Klinik  I  Agenda I  Direktori I  Hukumpedia I  English version I     

 
Utama

Berita :
 Yayasan Harapan Kita Gugat Puluhan Penyandang Cacat

Para penyandang cacat tetap berharap ‘kisah manis’ 10 tahun lalu --ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadiahi mereka kemenangan-- terulang kembali....   

Berita :
 PK Oleh Jaksa Rusak Tatanan Hukum Indonesia

Mahkamah Agung harus mengakui kekeliruan yang pernah dibuat. Melalui SEMA No. 10 Tahun 2009, MA telah melarang PK dua kali.... 
(2 tanggapan)  


Cari Artikel



Kolom
 
 
Peraturan Komisi, Sebuah Produk State Auxilliary Agencies :

Oleh: Aru Armando *)
State Auxilliary Agencies memunculkan beragam pertanyaan. Mulai dari eksistensi atas keberadaan... 
(1 tanggapan)  
 
 
 
Konflik Antar Pengurus Organisasi Advokat yang Berkepanjangan :

Oleh: Frans Hendra Winarta *)
Pada umumnya di dunia dikenal beberapa bentuk bar associatio. Single bar... 
(20 tanggapan)  
 
     
  Kini anda bisa menggunakan mesin database Peraturan dan Putusan terbaru kami. Silakan klik link "Pusat Data" SEBELUM anda melakukan Login.
Terbaru
 
Berita : Kecewa Dana Cessie Dieksekusi, Bank Permata Berniat Ajukan PK
[3/7/09] Kuasa hukum Bank Permata menilai adanya pertentangan putusan pengadilan mengenai status dana cessie.... 
 
 
[2/7/09] Berita : Kebijakan Mutasi Harus Melihat Keahlian Karyawan   
[2/7/09] Berita : RUU Pengadilan Tipikor LSM Kembali Desak Hakim Adhoc Harus Lebih Banyak   
[2/7/09] Berita : Angkasa Pura Tidak Monopoli Sistem Check In Bandara   
[2/7/09] Berita : Debat Capres  Jelang Debat Pamungkas, Format Diubah Lagi   
[2/7/09] Berita : RUU Peradilan Militer:  Komitmen Pemerintah Mereformasi Peradilan Militer Dipertanyakan   
[30/6/09] Fokus :  Rapor DPR 2004-2009:   Kejar Target, Perebutan Sektor, dan Formalitas Belaka   
[3/7/09] Wawancara :  Busyro Muqoddas: Majelis Kehormatan Hakim Bukan Cuma untuk Hakim Agung   
[2/7/09] Tajuk :  Melawan Gerakan Melemahkan KPK   
[25/6/09] Jeda :  Aksi Tukul Arwana di Mahkamah Konstitusi  
(2 tanggapan)  
 


Klik "Pusat Data" untuk menuju database. Login hanya diperlukan untuk data tertentu.


[Daftar Disini]  [Lupa Password]   

 
Aktual

Koalisi LSM Waspadai Pembajakan Materi RUU Pengadilan Tipikor
Sejumlah LSM tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi terus mengawal pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Dalam jumpa pers, Kamis (2/7), Koalisi mengingatkan bahwa DPR selain harus mengesahkan tepat waktu, substansi atau materi RUU juga tidak boleh membajak semangat pemberantasan korupsi. Jika materi RUU buruk, alih-alih ingin memperkuat basis konstitusional, pengadilan justru akan lemah menjerat koruptor. Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW, mengatakan sinyal adanya kepentingan untuk membajak materi RUU dapat dicermati dari poin krusial tentang komposisi hakim adhoc...
 
Isu Hangat
 
Kasus Prita
Menuju Pemilu 2009
Sengketa Hasil Pemilu
Kasus Antasari
Notaris
 
Surat Pembaca
 
[2/6/09] Prihatin atas Kriminalisasi Pasien oleh RS Omni International Alam Sutera
(19 tanggapan) 
[31/5/09] Pengalaman Ditilang
(2 tanggapan) 
[22/5/09] Mohon Informasi dan Data tentang Arbitrase Syariah 
 
Kata Kunci

Hukumonline Legal Directory (HOLD) Online memuat koleksi data hukum elektronik terlengkap di Indonesia.
Terdapat lebih dari 13.000 peraturan perundang-undangan yang terbit sejak 1950-an sampai dengan rancangan peraturan yang terbaru.
Dapatkan keanggotaan anda dengan
daftar disini.
 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 Tahun 2008 
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 Tahun 2008 
OPERASI MONETER SYARIAH
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 Tahun 2008 
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
KETENAGAKERJAAN
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
PERSEROAN TERBATAS
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
PEMERINTAHAN DAERAH
 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
 
 
Klinik
 
tenaga kontrak
Selamat siang, saya ingin mengetahui, apabila ada tenaga kontrak yang telah bekerja lebih dari 7 tahun 1 perusahaan & belum ada tanda-tanda untuk pengangkatan, bisakah tenaga kontrak tsb melakukan tuntutan hukum thd persudahaan tsb, tuntutan hukum apakah yg dikenakan untuk perusahaan tsb? sebelumnya saya haturkan terima kasih atas penjelasannya
...
(andhika_poetra)  
 
hak pengeloaan kawasan perumahan
Beberapa tahun lalu kami membeli rumah di suatu kawasan (kompleks) perumahan, dimana di dalam dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) tercantum salah satu pasal berbunyi: "Dengan ditandatanganinya PPJB ini maka pembeli memberikan hak tanpa bisa dicabut kepada pengembang untuk pengelola lingkungan kawasan perumahan ini. Masalahnya sekarang tiap tahun iuran pengelolaan setiap...
(harris)  
 
Info
 
KHN-Hukumonline Luncurkan Booklet Janji Hukum Capres-Cawapres
Booklet ini bertujuan untuk merekam janji pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 8 Juli mendatang. Khususnya janji mereka di bidang hukum. ...