Sejak tahun 2008, Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut “UU 17/2008”), telah menjadi kerangka payung kegiatan pelayaran Indonesia dan mengatur berbagai hal mulai dari angkutan perairan hingga perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.[1] Namun, berbagai isu dan permasalahan telah diidentifikasi selama pemberlakuan ...

Pada tahun 2019, Dewan Gubernur Bank Indonesia (“BI”) mengenalkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (“PADG 21/2019”). Kerangka ini pada dasarnya menetapkan berbagai prasyarat yang khususnya terkait dengan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia  (“SKNBI”). Hal ini mencakup prasyarat seperti ...

Pada tahun 2000, Bank Indonesia (“BI”) menerbitkan Peraturan No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/2000”). Sebagaimana judulnya, pada intinya, PBI 2/2000 mewajibkan bank untuk memastikan kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, dan juga membahas ketentuan yang dapat menyebabkan pengungkapan informasi rahasia tersebut.[1] Namun demikian, karena ...