#alat kelengkapan dewan

Sebagai jaminan, Baleg diminta mempercepat revisi UU MD3.

Kemenkumham, Kejagung, Polri, KPK, Komnas HAM, LPSK, KHN, Sekjen MA, Sekjen MK, KY, PPATK, BNN, BNPT...

Jika pimpinan diam, seolah membenarkan keberadaan DPR tandingan.

Harus melepaskan ego dan keluar dari peran dan fungsi normatif, tetapi menjadi mediator mencari jala...

Jika dibiarkan akan menyandera pemerintahan Jokowi dalam menjalankan program kerjanya. DPR juga baka...

KMP menilai tak ada aturan hukum yang mengatur keberadaan dualisme dalam parlemen.

Sareh Wiyono pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara pemberian dana bantuan sosial di Penga...

Pembentukan dan pelantikan DPR tandingan tidak ada dasar hukumnya.