Sejatinya, perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama sudah diatur dalam ...
Kajian mendalam terlebih dulu sebelum merevisi UU Peradilan Militer.
KUHAP sudah mengatur secara gamblang perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara b...
Polemik tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana khususnya kasus...
UU Peradilan Militer sudah mengatur pembentukan tim koneksitas terlebih dahulu sepanjang ditemukan p...
Selanjutnya, Presiden Jokowi segera mengajukan naskah revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan M...
Mulai dari tujuan dan pedoman pemidanaan, hingga sanksi pidana tambahan berupa pemecatan sampai penu...
Revisi UU Peradilan Militer mandek sejak 2004 sampai sekarang. Sementara UU TNI memandatkan prajurit...