Dalam perkara pertanahan, terdapat 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Secara singkat, P...
Menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia wew...
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selaku pejabat tata usaha negara ber...
Bentuk produk hukum perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (&...
Tindakan pencabutan dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) didasarkan pada ...
Hukum adminitrasi materil terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norm...
� Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Si...