Tugas dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh PTUN dan PTTUN. Berikut pembagian tugas dan fungsi PTU...
Sengketa Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di PTUN
Ada titik singgung kewenangan Peradilan Umum dan PTUN dalam pengesahan perubahan Anggaran Dasar Pers...
Mengharmonisasikan Norma Penutup dalam Sistem Hukum Indonesia
Pengembanan hukum oleh Peradilan TUN semestinya dapat mewujudkan Sistem Hukum Indonesia yang utuh, k...
Menggugat Keputusan Pejabat Pemerintah Atas Dasar Onbevoegheid Ratione
Warga negara atau badan hukum yang dirugikan dapat mengajukan gugatan apabila ada kecacatan dalam as...
Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Perkembangannya dalam UU Cipta Kerja
Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, ada perubahan terhadap fiktif positif. Mulai dari batas waktu pej...
Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?
Anda perlu memahami terlebih dahulu peraturan non peraturan perundang-undangan atau yang disebut seb...
Tenggang Waktu Gugatan Keputusan TUN Kembali Dipersoalkan
Pemohon diminta merombak sistematika permohonan dan memperkuat alasan permohonan karena Pasal 55 UU ...
Eks Jaksa Persoalkan Jangka Waktu Gugatan TUN
Majelis menganggap permintaan menghapus Pasal 55 UU PTUN justru berpotensi timbulkan masalah ketidak...