Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?
Perusahaan outsourcing wajib berbentuk badan hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam UU Cipta Kerja...
Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum
Yang termasuk badan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan pe...
Ketentuan Izin Usaha dan Pengawasan bagi Perusahaan Outsourcing
Hingga saat ini, ketentuan pelaksana terkait outsourcing atau alih daya berdasarkan UU Cipta Kerja m...
Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?
Sebelum terbit UU Cipta Kerja, outsourcing diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada pe...
Mendorong Pembentukan UU Khusus Tentang Outsourcing
Karena PP No.35 Tahun 2021 tentang PKWT-PHK dinilai tidak cukup mengatur praktik outsourcing atau al...
Perbedaan Ketentuan untuk Pekerja Tetap, Kontrak dan Outsourcing
Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") tida...
Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerja
Perbedaan antara pemborongan pekerjaan dengan penyediaan jasa pekerja salah satunya pemborongan peke...
Langkah Hukum Jika Karyawan Outsourcing Diperlakukan Diskriminatif
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, termas...