Banyak lawyer ngomong ke saya. Itu kan gampang. Ini kan wanprestasi dan sebagainya. Yang banyak nggak mereka tahu, kedaulatan FIFA lebih tinggi dari kedaulatan negara, seperti judul bukunya Hinca Pandjaitan. Itu memang benar adanya. Kenapa? Karena mereka sudah punya aturan, apa masalah yg terjadi dalam sepakbola, selesaikan sendiri aturan yang dibuat dari pusat.
Ada klausul kalau perangkat FIFA belum sampai ke lokal, bisa menggunakan hukum lokal, asalkan dua belah pihak (pemain dan klub) dan federasi sepakat memakai hukum lokal. Sekarang, perangkatnya yang namanya National Dispute Resolution Chamber (NDRC) belum ada di Indonesia.
Apa bidang hukum olahraga, khususnya sepakbola, merupakan pangsa pasar yang bagus untuk para lawyer?
Pengalaman kita belum. Dari 350 member APPI, paling cuma 20 orang yang bayar iuran. Itu hanya 500 ribu pertahun. Gimana mau bicara lawyer fee.
Apa harapan Anda terkait hukum olahraga di Indonesia ke depan?
Kita berharap atlet-atlet semakin terlindungi dengan adanya perlindungan dalam hukum olahraga nasional maupun dari induk-induk federasi mereka masing-masing.
Kedua, hukum olahraga ini sampai pada tahapan, federasi dan di bawahnya wajib melakukan pengelolaan yang benar yang menjamin atlet-atlet punya kehidupan layak dan juga mendapatkan hak-hak yang memang sama dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dan memberikan pilihan hukum yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan hukum jika itu yang harus diambil.
Bagaimana dengan pendidikan hukum olahraga di fakultas hukum?
Itu perlu ada. Kita mulai diskusikan itu di Universitas Indonesia. Fakultas Hukum UI mau membuat jurusan Sports Law. Menurut gue, setelah disksui dan FGD, ke mata kuliah dulu baru ke jurusan. Bertahap.