“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden SBY terkait RUU Pilkada hanya usaha untuk menyelamatkan citra dirinya di akhir masa jabatan, dan karenanya harus ditolak,” tambahnya.
Selain itu, Rizky berpendapat bahwa upaya judicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah elemen masyarakat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga meminta pemerintahan baru dibawah Joko Widodo segera mengusulkan RUU Perubahan atas UU Pilkada yang memuat pemilihan langsung dan mendesak DPR agar menempatkan RUU Perubahan ini dalam prioritas legislasi tahun 2015.