Dia beralasan, dalam firma para advokat yang menjadi sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atau secara bersama-sama hingga harta pribadi di luar persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD. “Sedangkan, dalam maatschap masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 1642 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” ujar Irma saat dikonfirmasi Jumat (6/7/2023) pekan kemarin.
Sebelumnya, pendiri Kantor Hukum Officium Nobile Indolaw Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan kantor hukumnya berbentuk PT. Dia menerangkan regulasi saat ini telah memberi ruang pendirian kantor hukum berbentuk PT dengan terdapatnya industri jasa hukum pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Setidaknya ada KBLI 69102 tentang jasa konsultasi hukum.
Kemudian ada pula KBLI 69101 tentang jasa aktivitas pengacara. Nah, dengan adanya KLBI 69102 dan 69109 itulah Tjoetjoe memberanikan diri membuat proposal pendirian Kantor Hukum Indolaw yang berbeda bentuknya dengan kebanyak kantor hukum lainnya. “Akhirnya kami buat kantor hukum dengan bentuk PT. Dengan modal yang kecil paling Rp 2 miliar,” ujarnya kepada Hukumonline, Jumat (9/6/2023).
Pria yang juga Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu mengatakan, kantor hukum berbentuk PT memiliki keleluasaan dan kestabilan bisnis. Berdasarkan pengalamannya, para klien justru cenderung lebih senang bekerja sama dengan kantor hukum berbentuk PT dibandingkan firma.
“Saat berhadapan dengan perusahaan-perusahaan, kami dapat sambutan karena mereka lebih senang berhubungan dengan PT dibanding kantor hukum biasa. Hal ini yang membuat kami semakin bersemangat,” tukasnya.