Sani mencontohkan. "Uraiannya pun tidak cukup dengan dua atau tiga kalimat," tambahnya. Sani membandingkan putusan MA kita dengan putusan MA negara lain atau putusan arbitrase swasta.
Menurut Sani yang juga arbitrer ini, pada putusan MA pertimbangan hukumnya hanya terdiri dari lima-enam halaman, paling banyak sepuluh halaman. Sementara pertimbangan hukum putusan arbitrase biasanya di atas dua puluh lima halaman.
"Dari jumlah halaman sudah menggambarkan komprehensifitas dari pertimbangan hukum itu. Padahal komprehensifitas, argumentatifnya putusan MA sangat diperlukan karena MA pengadilan yang paling tinggi di negara kita," ujar Sani kepada hukumonline.
Sani mengemukakan bahwa dengan pertimbangan hukum yang hanya dua halaman atau empat paragraf, sulit mengharapkan satu putusan MA bisa dijadikan pegangan. Padahal sebagai praktisi hukum yang berurusan dengan dunia bisnis, putusan-putusan MA yang pertimbangannya hanya sepotong tidak bisa ia jadikan sebagai dasar untuk mengadvis klien.
Apalagi, legal advis merupakan salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan oleh kalangan bisnis jika misalnya ingin berinvestasi di Indonesia. "Ini yang sebetulnya lebih kita harapkan ketimbang kita mengatakan jangan hari ini memutus begini, besok lain. Nggak apa-apa memutus berbeda asal argumentasi hukumnya jelas, komprehensif, tidak hanya mengutip ketentuan hukum. Tapi juga teori hukum, praktek binis, dan lain-lain," cetus Sani.