Lebih lanjut, ketentuan itu mengatur dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami notaris dan saksi bila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang UU tidak menentukan lain.
Sedangkan Pasal 31 UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan mewajibkan mewajibkan bahasa Indonesia untuk digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia atau warga negara Indonesia.
“Ketentuan itu termasuk kontrak yang bersifat privat,” kata Ali dalam seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) bertema Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, Kamis (12/9/2024).
Pandangan hakim menurut Ali juga beragam dalam menilai penggunaan bahasa. Sebagian hakim berpandangan ketentuan itu imperatif sehingga notaris yang membuat akta dalam bahasa asing dianggap melanggar Pasal 31 UU 24/2009 dan dinyatakan batal demi hukum. Sekalipun bahasa sifatnya bukan substansi soal keabsahan akta, tapi ketentuan Pasal 43 UU 30/2004 tergolong ambigu karena akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia tapi bisa juga dibuat dalam bahasa lain bila pihak yang berkepentingan menghendaki.
Sejumlah putusan pengadilan membatalkan akta yang menggunakan bahasa asing. Menurut Ali hal itu sangat disayangkan karena bahasa tak tergolong substansial, tapi dalam UU 24/2009 itu sebagai kebijakan politik nasional yang harus dipatuhi semua warga negara. Ada pula pendapat berbeda hakim dalam putusan yang menyebut isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan soal formalitasnya.
“Nah ini ada persoalan ambiguitas kepastian hukum alat bukti notariil di persidangan termasuk sikap hakim menyikapi akta notariil itu sendiri,” urai Ali.
Hak ingkar
Dalam kegiatan itu Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Majelis Pembina dan Pengawas IPPAT Pusat (MP3P), Firdhonal, mengatakan notaris punya hak ingkar yang diatur dalam sumpah jabatan notaris sebagaimana Pasal 4 UU 30/2004 yakni merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.