Jumat, 08 Juni 2018
Kolom Hukum J. Satrio
Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid V)
Merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang sedang mempertanyakan apakah kata-kata “di bawah penguasaan masing-masing” sama dengan tetap menjadi “milik” masing-masing suami dan isteri ataukah hanya “dikuasai” oleh masing-masing suami-isteri yang membawanya ke dalam perkawinan.
RED
0
Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid V)
J. Satrio

Untuk kejelasannya kita perlu lihat peraturan pelaksanaannya, yang nantinya mestinya ada. Kata-kata “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mestinya mau mengatakan, bahwa atas asas yang dianut dalam Pasal 35 ayat (1), undang-undang membolehkan para pihak untuk menyimpanginya. Penyimpangan atasnya mestinya dengan sepakat para pihak. Ketentuan itu belum menetapkan kapan para pihak boleh menyepakati penyimpangan itu dan bagaimana caranya?

 

Dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan bisa kita simpulkan, bahwa terpisahnya harta bawaan dari harta bersama terjadi demi hukum. Lalu, bagaimana suami atau isteri nantinya bisa membuktikan, apa yang telah dibawa olehnya ke dalam perkawinan? Bahkan pihak ketiga kreditur punya kepentingan sekali untuk tahu harta mana merupakan harta bersama, yang mestinya menjadi jaminan tagihannya?

 

Dikatakan “mestinya” karena kita belum tahu prinsip tanggung jawab yang dianut dalam hukum harta perkawinan menurut UU Perkawinan.

 

Untuk benda-benda atas nama memang kita dengan mudah bisa mengetahui, apakah benda itu diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan dan siapa yang membawanya ke dalam perkawinan, tetapi bagaimana dengan benda-benda bergerak tidak atas nama? Apakah untuk mengatasi hal itu -sebagaimana dalam KUH Perdata- perlu dan harus dilakukan pencatatan sebelum perkawinan dilangsungkan? Apakah pencatatan itu harus dilakukan di depan seorang pejabat? Kita tunggu saja peraturan pelaksanaan Pasal 35 UU Perkawinan. 

 

Selanjutnya Pasal 36 UU Perkawinan mengatakan:

  1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
  2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

 

Perhatikan kata-kata “mengenai harta bersama” dan “dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Kalau yang disebutkan di depan benar, maka kita tahu, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri sepanjang perkawinan, yang bukan berupa harta hibahan (yang bukan diperoleh atas dasar hibah) maupun yang bukan diperoleh atas dasar warisan, oleh masing-masing suami atau isteri. Kata-kata dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan di atas bersifat umum -harta bersama- tidak dibedakan apakah wujud harta bersama itu berupa harta bergerak atau harta tetap.

 

Kata-kata “atas persetujuan kedua belah pihak” biasa ditafsirkan, untuk mengambil tindakan hukum atas harta bersama, suami perlu mendapat persetujuan dari isteri dan sebaliknya isteri perlu persetujuan suami.

 

Kalau suami mengambil tindakan atas harta bersama atas persetujuan isteri -dan demikian pula sebaliknya, kalau isteri mengambil tindakan atas harta bersama dengan persetujuan suami- apakah persetujuan itu diberikan untuk tindakan suami (atau isteri) atas hak bagian suami (atau isteri) atas harta bersama. Ataukah persetujuan itu diberikan untuk tindakan suami (atau isteri) atas harta bersama (sebagai satu kesatuan), termasuk hak bagian isteri/suami atas harta bersama?

 

Perlu diingat, bahwa harta bersama mestinya adalah milik suami dan isteri bersama-sama. Sehingga masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak bagian atas harta bersama sebagai milik-bersama suami-isteri. Memberikan persetujuan mestinya tidak sama dengan memberikan kuasa. Apakah dengan adanya persetujuan, maka yang diberikan persetujuan boleh bertindak atas nama yang memberikan persetujuan? Apakah memberikan persetujuan sama dengan memberikan kuasa?

 

Mestinya isteri (atau suami) memberikan persetujuannya kepada suami (atau isteri) untuk menjual hak bagian suami (atau isteri) atas harta bersama milik bersama suami-isteri. Jadi bukan berarti, bahwa isteri menyetujui hak bagiannya dalam harta bersama tertentu untuk diambil tindakan pemilikan (misalnya dijual) oleh suami/isteri.

 

Karena bukankah pada asasnya orang tidak bisa kehilangan hak milik atas suatu benda hanya atas dasar persetujuannya saja? Bukankah orang pada asasnya -atas dasar kerelaannya- hanya bisa kehilangan hak milik, karena ia melakukan tindakan hukum atasnya -baik dilakukan olehnya sendiri atau melalui kuasanya- melalui tindakan menjual, menghibahkan atau melepaskan haknya?

 

Perhatikan kata-kata “atas kerelaannya”. Bukankah orang baru bisa menjadi pemilik atas suatu benda milik orang lain atas dasar penyerahan (baca Pasal 584 BW)? Apakah dalam persetujuan suami/isteri sudah termasuk di dalamnya kewenangan untuk atas nama suami/isteri untuk menyerahkan benda miliknya (atau hak bagiannya atas benda milik bersama)?

 

Apakah dari ketentuan Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan bisa kita simpulkan, harta bersama merupakan milik-bersama suami-isteri yang terikat?

 

Dengan konsekuensinya, setiap pemilik serta atas benda milik bersama yang terikat, yang akan melakukan tindakan hukum atas hak bagiannya -paling tidak yang berupa tindakan pemilikkan- harus memperoleh persetujuan dan kuasa dari pemilik serta yang lain terlebih dahulu, termasuk untuk menyerahkan hak bagian suami/isteri.

 

Kalau begitu, untuk tindakan pemilikan atas hak bagian isteri atas harta-bersama, isteri perlu turut-serta melakukan tindakan itu atau melalui kuasanya. Dengan menyetujui saja tindakan suami atas harta bersama, isteri tidak kehilangan hak miliknya atas bagian dari harta bersama yang menjadi miliknya dan demikian pula sebaliknya, kalau isteri yang melakukan tindakan atasnya.

 

Selanjutnya perlu disimak kata “bertindak” yang bersifat sangat umum, bisa meliputi tindakan pemilikan (beschikking) maupun tindakan pengurusan (beheer) isteri atau suami. Apakah kata “bertindak” dalam Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan meliputi juga tindakan “pengurusan”?

 

J. Satrio

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.