Dunia pendidikan Indonesia patut bergembira. Asumsi penerimaan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 mengalami kenaikan dari APBN yang telah ditetapkan di awal tahun. Artinya, alokasi anggaran untuk pendidikan pun otomatis ikut naik karena konstitusi mengamanatkan besaran anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Wakil Menteri Keuangan, Anny Rachmawaty, mengatakan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp1.169,9 triliun. “Angkanya sebesar 5,9 persen dari target APBN 2011,” katanya di Jakarta, kemarin.
Anny menjelaskan, perubahan postur APBN ini mempengaruhi alokasi anggaran pendidikan. Ada penyesuaian untuk mencapai besaran 20 persen sebagaimana diperintahkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Dengan demikian, anggaran pendidikan di APBN-P 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp17,96 triliun sehingga total alokasinya mencapai Rp266,94 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp15,61 triliun masuk ke belanja Pemerintah Pusat. Jumlah in dibagi lagi untuk Kementerian Pendidikan Nasional yang mendapat tambahan sebesar Rp11,76 triliun, Kementerian Agama bertambah Rp3,1 triliun, serta Kementerian/Lembaga lain bertambah Rp750 miliar.
Ada pula yang dialokasikan melauli transfer daerah dalam bentuk dana infrasruktur pendidikan dan bagian pendidikan. Jumlahnya Rp732,4 triliun. Juga, dalam bentuk endowment fund sebesar Rp1,6 triliun. “Kalau dijumlahkan untuk pusat dan daerah serta endowment fund itu, totalnya Rp17,96 triliun,” jelas Anny.
Kenaikan alokasi anggaran ini akan pemerintah tutup dengan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011 sebesar Rp40,3 triliun. Selain itu, kecukupan dananya juga ditargetkan dari kenaikan penerimaan perpajakan yang direncanakan mencapai Rp878,7 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp286,6 triliun.
“Untuk mengamankan penerimaan perpajakan tahun 2011, langkah-langkah reformasi birokrasi akan terus dilakukan di bidang pajak, kepabeanan, serta bea cukai,” lanjut Anny.