Ia pun menambahkan jabatan yang diemban Arief Hidayat merupakan profesi yang sangat tinggi kedudukannya namun telah melanggar etik dua kali. “Untuk itulah atas dasar penalaran objektif, ketulusan hati tanpa ada kepentingan politik para akademisi dan professor mengambil langkah ini. Sebab pelanggarannya merupakan perbuatan misconduct,” ujarnya.
Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof. Ana Erliyana mengatakan, sebagai seorang hakim yang memiliki jabatan mulia apalagi Arief juga merupakan seorang guru besar, seharusnya moral, etika dan hukum yang dimiliki tidak bisa dipisahkan dalam dirinya. “Sebagai ahli administrasi negara jelas pelanggaran yang dilakukan Arief ialah pelanggaran wewenang,” katanya.
Baca:
- MK Diminta Benahi Etika Hakimnya
- Diduga Langgar Etik, Pegawai MK Bakal ‘Diadili’
- Permintaan Mundur Arief Pertaruhan Negara Hukum dan Demokrasi
Pernyataan 3 Guru Besar
Dalam kesempatan tersebut, juga diungkapkan keterangan tertulis dari tiga guru besar. Berikut pernyataan singkat dari tiga guru besar hukum dari berbagai kampus terkait persoalan ini. Pertama, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Saparinah. Ia menyatakan, “saudara Arief Hidayat, saya tidak kenal secara pribadi tetapi saya tahu bahwa saudara telah mau dipilih dan menerima untuk menjadi ketua MK. Ini berarti saudara telah bersedia bertanggung jawab menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan. Perilaku saudara jauh dari pemenuhan nilai-nilai tersebut. Karenanya bersedialah mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua MK adalah pilihan tepat.”
Pernyataan lainnya dating dari Prof. Toeti Herty Noerhadi Roosseno, guru besar UI. Menurutnya, MK terancam Kredibilitas hukum dan etika. Hukum bila dilanggar harus ada sanksi, etika bila dilanggar sanksinya maka lenyapnya trust. Padahal, etika lebih mendasar dari pada hukum, menjaga nilai-nilai kehidupan. Hilangnya kepercayaan pada MK bencana total jangka panjang, masyarakat mengalami anomi dan distorsi nilai-nilai dan merongrong peradaban bangsa.
Pada kesempatan itu ia juga mengatakan perlu ditelusuri kepentingan agenda tersembunyi yang menumpang pada legitimasi negara, kepentingan yang mengatasnamakan negara, memperoleh legitimasi dan sekaligus memperkuat ketakberdayaan negara yang menunjukkan vacuum moral eksistensial.
Sedangkan Prof. Azyumardi Azra, guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah menambahkan, MK adalah benteng konstitusi yang mutlak bagi penjaga eksistensi NKRI. Karena itu, MK harus dijaga harkat, martabat dan kredibilitasnya. Perilaku tidak etik di kalangan hakim. Apalagi ketua MK tidak hanya dapat meruntuhkan kepercayaan publik, tapi juga bisa menghasilkan keputusan MK yang partisan, yang tidak menguntungkan kehidupan bernegara berbangsa.