“Pernah sekali waktu Kepailitan dianggap menghambat investasi dan segala macam di Republik ini. Namun kita bisa jelaskan itu dibutuhkan dan sudah berlangsung lama, jadi bukan barang aneh. Hanya saja masih diperlukan sosialisasi terus menerus,” terangnya.
Sehubungan dengan sosialisasi menjadi kendala ialah hanya terdapat 5 Pengadilan Niaga di Indonesia. Dengan fakta tersebut, AKPI juga hanya membentuk Korwil di 5 wilayah. Padahal, bisa saja dalam melaksanakan pekerjaan anggota memasuki area lain bila memang terdapat harta pailit di wilayah lainnya itu. Bagaimanapun, sosialisasi amat penting digalakkan.
Selama ini, sambung Imran, terlepas dari silih bergantinya kepengurusan dan pucuk pimpinan AKPI, kebijakan yang dilahirkan terus berkesinambungan satu sama lain.
“Tidak ada ini masanya si ini, ini masanya si ini. No. Di AKPI kami satu, di AKPI kami guyub, siapapun pemimpin berganti semua saling support,” kata dia.
“Alhamdulilah di penghujung kepemimpinan Pak James Purba, kami sudah berhasil membeli sekretariat yang sangat representatif. Lalu sekarang dengan Pak Rafles, sekretariat coba kami berdayakan dengan maksimal. Melengkapi fasilitasnya, anggota bisa dengan nyaman datang. Paling penting, tenaga sekretariat. Ini kami coba bangun.”
Dengan harapan, ke depannya siapapun pengurus terpilih pasca periodenya akan dipermudah dengan sekretariat yang telah siap untuk mendukung setiap kegiatan kepengurusan. “Bahasa kasarnya, kepengurusan berikutnya sudah dapat dalam auto-pilot. Ketum Sekjen tidak ada komando pun, sekretariat sudah tahu bekerja seperti apa,” imbuhnya.
Baik dalam melayani anggota maupun berhadapan dengan stakeholder, staf kesekretariatan terus dilatih. Untuk itu, kini AKPI memiliki bidang yang khusus mengkoordinir staf karyawan AKPI supaya bisa lebih maksimal. Mengingat sebagai praktisi kalangan advokat maupun akuntan, para pengurus telah memiliki cukup banyak tanggung jawab yang diemban. Itulah alasan di balik perekrutan tim sekretariat.