Puan Maharani Klaim 126 UU Rampung Dibahas DPR dan Pemerintah
Untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional DPR dan pemerintah harus berkomitmen kuat dalam menyusun sub...
Dorong Peningkatan Paten, DJKI Bahas RUU Paten Bersama Pansus DPR dan Para Ahli
Pemerintah mencoba untuk melakukan penguatan norma yang tercantum pada RUU Paten seperti definisi in...
Menyoal Aspek Formil dan Materil dalam Penyusunan RUU EBET
Pembahasan RUU yang dilakukan di luar DPR menyulitkan akses publik melakukan pemantauan. Sejumlah ma...
Membatasi Kewenangan, RUU Polri Harus Selaras dengan Prinsip Negara Hukum
Ironisnya penambahan dan perluasan kewenangan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Kewenangan pene...
Lebih Prioritas Revisi KUHAP Ketimbang RUU Polri
RUU Polri agak Ajaib, substansinya problematis. Bahkan memberi banyak kewenangan bagi aparat kepolis...
Guru Besar Hukum FH Universitas Al-Azhar Indonesia Sorot 3 Pasal RUU Polri
RUU Polri harus diskusikan oleh semua pihak terkait, serta melibatkan masyarakat dengan tujuan mendo...
Amnesty International Sebut 2 RUU Ini Membahayakan Demokrasi
Karena mengaburkan pemisahan tugas dan fungsi serta wewenang TNI dan Polri yang selama ini sudah dia...
Minim Evaluasi, UU Polri dan UU TNI Belum Urgen Direvisi
Penambahan kewenangan Polri dinilai tidak tepat, karena yang dibutuhkan pengawasan yang kuat. Ketimb...