MK Tegaskan UU Pengadilan HAM Berlaku Hanya untuk WNI
MK nilai pembentuk UU Pengadilan HAM hanya ingin mengakomodir personal jurisdiction yang hanya dituj...
Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc
Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk mem...
5 Catatan Koalisi Atas Vonis Bebas Kasus Paniai
Putusan bebas ini menunjukkan buruknya kinerja penegakan hukum untuk penuntasan pelanggaran HAM bera...
Terdakwa Kasus Paniai Bebas, Kejaksaan Diminta Ajukan Upaya Hukum
Hasil pantauan Komnas HAM menyebut terdakwa tunggal kasus Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, diputu...
Koalisi Sudah Menduga Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Bakal Dituntut Minimal
JPU menuntut terdakwa, Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu, dengan pidana selama 10 tahun.
Abdul Kadir Jailani: Tidak Ada Ketentuan yang Melarang atau Mewajibkan Yurisdiksi Universal
Penerapan yurisdiksi universal merupakan pilihan kebijakan hukum suatu negara. Hasil pengujian UU Pe...
2 Alasan Koalisi Ragukan Kredibilitas Persidangan Kasus Paniai
Antara lain terkait bukti dan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan.
Amnesty International: Sidang Kedua Pengadilan HAM Kasus Paniai Menunjukan Kejaksaan Tidak Serius
Dari 12 saksi yang diminta tim jaksa penuntut umum untuk diperiksa, tapi yang hadir hanya 4 saksi de...