OJK menyarankan agar dibentuk virtual holding untuk sinergitas antar BPD.
Kebingungan pun melanda sejumlah daerah, apakah pemerintah daerah masih memiliki kewenangan pungutan...
Pasal 158 ayat (1) UU Pemda harus merujuk pula pada Pasal 29 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012.
Supaya bisa langsung tersosialisasi dan menjadi perhatian masyarakat.
Puluhan daerah mempersoalkan prinsip otonomi daerah. Minta matriks pembagian urusan pemerintahan dib...
Daerah semestinya melakukan reformasi anggaran.
Majelis meminta agar petitum permohonan dipertimbangkan dan dirumuskan kembali.