Pertimbangan MA dan DPR dalam Pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi
Adanya syarat Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ("MA") dalam memberikan grasi...
Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota
Tidak ada peraturan atau dasar hukum yang menjadi dasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kabu...
Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi?
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"), D...
Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komis...
Hukumnya Pencantuman Data Pribadi Caleg dalam Silon Pemilu KPU
Tujuan masuknya data perseorangan calon legislatif ke kanal Komisi Pemilihan Umum ("KPU") ini ada...
Arti Presidential Threshold dalam Pemilu
Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai polit...
Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator
Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi ("MK") bertindak sebagai Negative Legislator yang membatalkan n...
Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi
Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperha...