Yang kerap terjadi selama ini adalah ketidakmampuan penyelenggara memisahkan antara melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dengan melakukan pembelaan terhadap keluarga. Kultur guyub keluarga ini nyaris menyulitkan penyelenggara Pemilu di Papua untuk menilai perbuatan mulia mereka di hadapan khalayak dengan pelanggaran hukum Pemilu dan profesionalitas penyelenggara.
“Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran di Papua akan tetap tinggi, jika kultur budaya politik kekeluargaan masih tinggi,” pungkas Alfitra.