Terkait Putusan Karhutla Kalteng, Pemerintah Tempuh Kasasi

Presiden Jokowi menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan, termasuk keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menganggapnya bersama empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

 

Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata dan pidana yang dilakukan KLHK, mampu memberikan efek jera dalam mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan.

 

Siti Nurbaya menegaskan, penanganan karhutla secara menyeluruh dari hulu ke hilir selama masa pemerintahan Presiden Jokowi telah membawa hasil signifikan.

 

Ditambah dengan moratorium menyeluruh izin di lahan gambut, Indonesia akhirnya untuk pertama kali bisa bebas bencana karhutla dan asap secara nasional pada tahun 2016 dan 2017 setelah hampir dua dekade lamanya selalu mengalami bencana yang sama.

 

Selain itu, penanganan karhutla secara menyeluruh dari hulu ke hilir selama di masa pemerintahan Presiden Jokowi, telah membawa hasil signifikan. (ANT)