Selama ini, lanjut Menkeu, Pemerintah menyampaikan RUU dalam amanat presiden melalui menteri. Namun, ada pemikiran yang berkembang dan itu terjadi seperti pada RUU Pajak yang kemudian direvisi sendiri oleh Depkeu. Padahal untuk pajak dan cukai sudah ada DIM dan telah dibentuk Pansus untuk membahasnya. Sementara dirasa ada kebutuhan untuk menambah pasal yang diharap bisa menampung untuk beri ruang bagi kemungkinan treatment.
Maka jalur yang dipikirkan secara konstitusional atau secara yurisprudensi apakah DIM akan disampaikan oleh Fraksi DPR atau melalui Pemerintah secara resmi, kami akan konsultasi dengan Fraksi dan pimpinan Pansus. Semoga saya tidak melanggar mekanisme konstitusi, kata Menkeu.
Menkeu menyatakan ada tiga hal yang perlu dibicarakan. Pertama konsep KEKI dan konsep lain yang pernah ada seperti Free Trade Zone (FTZ), bonded zone, KAPET. Konsep-konsep tersebut ada yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, ada yang masih merupakan keputusan yang lebih rendah. Kedua, manfaat, cost-benefit, keuntungan/kerugian dari adanya konsep tersebut. Terakhir, akan dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang seperti apa. Apakah dititipkan dalam RUU yang sedang dibahas atau menjadi UU terpisah.
Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi menyatakan bahwa dalam UU Kepabeanan nantinya akan ada perkembangan tentang KEKI. Ia menilai karena terkait RUU Kepabeanan maka anggota DPR banyak mempertanyakan definisi KEKI, bentuk kelembagaan dan lainnya.
UU itu kan waktunya panjang, idealnya memang di UU sendiri. Tapi kan kita mengantisipasi. Kalau sudah ada UU Kepabeanan, bisa saja terjadi amandemen. Pembahasan RUU Kepabeanan tidak akan terlambat karena konsep KEKI sudah jelas, kata Anwar.
Anwar menjelaskan bahwa dalam RUU Kepabeanan mungkin akan diatur pembebasan bea masuk antara lain dengan bonded warehouses (kawasan berikat). Jika diizinkan pembebasan hanya 50 persen, maka pihaknya juga akan mempertanyakan pada DPR apakah ada keinginan lain di atas 50 persen itu.