Mereka juga mengalami gangguan pernafasan akibat semburan lumpur dan gas metana yang keluar dari pusat semburan. Pemukiman warga hanya berjarak sekitar 100 meter dari tanggul penahan lumpur Lapindo. Bahkan, akibat semburan gas tersebut, bayi Aulia Nadira Putri berusia tiga bulan meninggal keracunan gas metana pada April 2011.
Meski menghadapi gangguan dan hidup di tempat tak layak huni, korban bencana tak bisa seenak mereka pindah rumah. Alasannya hanya satu. “Kami tak punya uang untuk beli rumah baru,” tutur Sulastri.
Hidup dalam kondisi susah itu tak membuat orang lain menaruh iba pada keluarga Sulastri dan keluarga lain. Malah, tanpa disadari, keluarga serupa ini menjadi incaran orang lain untuk menangguk keuntungan pribadi.
Semisal sewaktu bersama warga lain di RT itu mengurus ganti rugi lahan dan rumah setelah bencana. Kepala desa begitu menggebu untuk membantu warga yang terkena musibah untuk mendapat ganti rugi dan santunan kontrak dari Lapindo selama dua tahun senilai Rp5 juta.
Ketika segala persyaratan dipenuhi, memang dia hanya mendapat uang kontrak. Namun, ganti rugi yang dinanti tak kunjung didapat hingga kini.
Dia ketahui berdasarkan Perpres No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, komposisi ganti rugi adalah 20 persen dari pemerintah dan sisanya dari PT Minarak Lapindo Jaya atawa PT Lapindo Brantas. Perusahaan itu harus melunasi pembayaran 80 persen paling akhir dua bulan sebelum masa kontrak habis.
Semula Sulastri yakin, uang ganti rugi bakal dia terima karena ada jaminan pemerintah melalui Perpres 14/2007. Namun semua itu seakan janji manis baginya dan keluarga korban lain. Hingga kini, meski Perpres baru diterbiktan untuk memperluas jangkauan paparan lumpur Lapindo, yaitu Perpres No 68 Tahun 2011, janji tinggal janji.