Penanganan Kasus
Ya, Darmin boleh lega dengan pencapaian penerimaan pajak di tahun ini. Tapi jangan lupa, masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan olehnya, yakni kasus penggelapan pajak Asian Agri Group (AAG). Kasus yang merugikan negara sebesar Rp1,3 triliun ini merupakan kasus penggelapan pajak dengan nilai terbesar di tahun ini.
Hal itu diakui sendiri oleh Kepala Sub Direktorat Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane. Dia mengatakan, kasus-kasus lain yang ditangani Ditjen pajak jumlahnya tak sebesar penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh AAG yang merupakan anak perusahaan Raja Garuda Mas (RGM) milik pengusaha asal Medan, Sukanto Tanoto.
Bukan kasus AAG saja yang kiranya perlu diperhatikan. Hingga saat ini kasus-kasus pajak yang sudah masuk penyidikan oleh Ditjen Pajak antaralain 12 kasus dengan 18 tersangka dengan kerugian negara Rp414 miliar dan denda Rp112 miliar. Kasus-kasus itu pun sudah beres di pengadilan dan para tersangkanya juga telah dijerat hukum. Selain itu, terdapat 15 kasus dengan 12 tersangka yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Lalu dua kasus sudah status dan sudah selesai dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung (P 21) dengan dua tersangka dan dugaan kerugian mencapai Rp32,989 miliar. Dan masih ada lagi yang masih diproses penyidikan dengan dugaan kerugian negara Rp1,9 triliun, termasuk didalamnya 16 kasus AAG yang belum dilimpahkan ke Kejaksaan.
Modus yang pada kasus yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut sangat klasik, yakni tidak melaporkan omset, memungut PPN namun tidak setor ke kas negara, tidak melaporkan penghasilan sebenarnya dan faktur pajak fiktif. Sektor-sektornya terdiri dari perdagangan, industri, pabrikan dan perkebunan.
Keraguan akan selesainya kasus AAG pun mulai disangsikan. Koordinator Solidaritas Untuk Wajib Pajak (SUWAP) Ajiyana Brajamusti berpendapat, kasus penggelapan pajak yang kini ditangani oleh Ditjen Pajak sebaiknya segera dituntaskan oleh aparat pajak itu sendiri. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus AAG bisa mengundang celah bagi Kejagung untuk turut 'main mata' menangani kasus ini.
Menurut Ajiyana, sudah jelas dengan adanya kisah buruk atas penanganan kasus yang melibatkan konglomerat yang ditangani Kejagung (contohnya: penangkapan jaksa oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), telah menyebabkan traumatik hukum yang berdampak terhadap menurunnya indeks kepercayaan publik dalam penegakkan hukum oleh aparat Kejagung.