Penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak, menurut PP ini untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. PP ini juga bertujuan meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta memperoleh data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Dalam Pasal 3 ayat (1-3) disebutkan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Menteri (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, red) harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait dan menetapkan tim Koordinasi Perlindungan Anak. Gubernur dan bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.