Konsep penerapan e-KTP yang disampaikan PDIP dengan yang ada saat ini juga berbeda. Kala itu PDIP mengusulkan pengadaan e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan, dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem Single Identity Number (SIN).
"Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian, pada waktu ketika sistem diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis akan mendapatkan kartu Single Identity Number,” ujar Hasto.
Hasto berpendapat saat ini ada upaya untuk mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. Padahal pihaknya bukan dalam posisi sebagai perancang karena ketika itu bukan merupakan partai penguasa. "Dengan begitu, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," tegasnya.
Dia curiga apa yang disampaikan Novanto berkaitan dengan pengajuannya sebagai Justice Collaborator (JC). "Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan hukumannya," katanya.