Dalam perkara ini, Edhy Prabowo melalui dua staf khususnya, Safri dan Andreau Pribadi Misanta, diduga mengakali proses perizinan bagi calon eksportir benih lobster. Para calon eksportir itu diarahkan sedemikian rupa yang berujung setoran duit.
Ali menjelaskan, Edhy Prabowo diduga juga memberikan perintah Sekjen KKP yang sempat dijabat Antam Novambar terkait penarikan jaminan bank dari para eksportir yang sudah mendapatkan izin kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.
Dalam perkara ini, selain Edhy Prabowo, dua staf khusus Edhy bernama Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM) juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin turut menyandang status yang sama sebagai tersangka penerima suap. Keenamnya dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.
