Mengenai jenis perkara, 77% kantor hukum responden menangani jenis perkara baik litigasi maupun non litigasi. Perkara litigasi terbanyak yang ditangani adalah perkara perdata yaitu sebesar 74%. Di sisi lain, perkara non litigasi terbanyak adalah konsultasi hukum sebesar 88%.
Pro bono yang dilakukan advokat dapat berupa litigasi atau non litigasi. Survei ini menunjukkan sebesar 9% atau 5 responden menjawab jenis jasa yang diberikan hanya untuk perkara litigasi. Sebesar 14% atau 8 responden hanya memberikan jasa non litigasi, sementara itu sisanya sebesar 77% memberikan praktik pro bono untuk kedua jenis perkara yaitu litigasi dan non litigasi.
Untuk perkara litigasi, sebesar 74% atau 42 responden mengaku menangani perkara litigasi perdata, 33 responden atau 58% menangani perkara litigasi pidana, dan 10 responden atau 18% menangani perkara litigasi tata usaha negara. Sementara itu untuk jenis non litigasi yang ditangani secara pro bono didominasi oleh konsultasi hukum, yakni sebesar 88% dengan total 50 responden.
Survei ini tentu belum dapat mewakili secara utuh bagaimana kantor-kantor hukum ikut berperan aktif membangun budaya pro bono. Setidaknya hasil survei ini bisa dinilai sebagai potret budaya pro bono advokat Indonesia dari kacamata Hukumonline. Penelitian lebih lanjut dan mendalam tentu sangat diperlukan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas.
Hukumonline berharap Pro Bono Champion dalam rangkaian survei dan Hukumonline Awards 2018 ikut berkontribusi menggerakkan advokat dan organisasi advokat untuk giat melakukan pro bono. Jalannya mungkin masih panjang dan berliku untuk menjadikan pro bono sebagai standar mengukur kualitas profesional advokat. Namun Hukumonline selalu percaya bahwa harapan itu akan selalu ada.