UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
Pasal 19 huruf d Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
|
Majelis Komisi yang diketuai Erwin Syahril menyatakan bahwa persekongkolan itu terbukti pada tender SKTM 20 kilovolt paket 4, 9, 20, dan 21 di PLN Disjaya untuk tahun anggaran 2005. Tender SKTM merupakan tender gabungan antara jasa kontruksi (galian dan instalasi kabel) yang nilai pekerjaannya hanya sekitar 20 persen dari total nilai proyek dan pengadaan kabel yang nilainya mencapai 80 persen. Pelaksanaan proyek itu dilakukan dengan 30 pabrik kabel, dan DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (DPD AKLI).
Menurut Erwin, PLN Disjaya sebagai penyelenggara tender telah keliru dalam menerapkan Surat Keputusan (SK) Direksi PLN ketika membuat persyaratan mengikuti tender. SK yang dimaksud Erwin adalah SK Direksi Nomor 100.K/010/DIR/2004 dan SK Direksi Nomor 200.K/010/DIR/2004 yang implementasinya diserahkan pada masing-masing General Manager PLN di setiap wilayah kerjaanya.
Salah satu persyaratan mengikuti tender adalah kewajiban bagi kontraktor untuk mendapatkan dukungan pabrik kabel atau membentuk konsorsium dengan menempatkan kontraktor sebagai leader dalam konsorsium. Padahal, bagian pekerjaan untuk kontraktor sangat kecil bila dibandingkan dengan pengadaan material utamanya. Ketentuan mengenai konsorsuim atau dukungan sesungguhnya tidak diatur dalam kedua SK Direksi PLN tersebut, ujar Erwin ketika membacakan putusan perkara Nomor 16/KPPU-L/2006, di Gedung KPPU Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
Ketentuan tersebut, lanjut Erwin, digunakan oleh para pabrikan kabel, DPD AKLI dan para kontraktor untuk melakukan pengaturan-pengaturan yang merupakan suatu tindakan persekongkolan. Bentuk persekongkolan itu, diantaranya adalah pengaturan mendapatkan surat dukungan atau konsorsium sehingga tercipta suatu kondisi tiga penawar terendah dari paket 4, 20 dan 21 selalu dalam bentuk konsorsium dan bentuk dukungan berada peringkat keempat dan seterusnya.
Bentuk persekongkolan lainnya adalah pengaturan terhadap harga penawaran sehingga tidak ada peserta tender yang menawar melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Padahal, panitia tender tidak pernah mengumumkan besaran HPS untuk tiap paket pada saat rapat penjelasan tender (aanwijzing). Selain itu, persekongkolan juga terjadi dalam pengaturan terhadap jumlah pasokan kabel untuk tiap paket yang ditenderkan, sehingga masing-masing pabrikam memasok untuk jumlah yang relatif sama.
Hanya saja, kata Nawir Messi—salah satu anggota Majelis Komisi—persekongkolan tersebut tidak sepenuhnya berhasil dengan ditunjuknya PT Prima Beton sebagai pemenang di paket 9, sehingga ada beberapa pabrikan batal memasok kabel untuk paket 9. Dengan pertimbangan bisnis setelah mendapat persetujuan PLN Disjaya, PT Prima Beton akhirnya mengimpor kabel untuk melaksanakan tender tersebut, terang Nawir.
Bentuk pengaturan lainnya, lanjut Nawir, melalui tindakan penyesuaian diantara 9 pabrik kabel untuk menyamakan harga kabel, yaitu harga kabel tegangan menengah ukuran 3x240mm dan ukuran 3x300mm. Pada awalnya harga bervariasi. Namun, belakangan berubah menjadi Rp 270 ribu per meter (untuk ukuran 3x240mm) dan Rp 311.450 per meter (untuk ukuran 3x300mm).
Pengaturan terjadi karena panitia tender mengundurkan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan berpindahnya pabrikan dari satu konsorsium ke konsorsium lain, tutur Nawir.
Menolak Putusan KPPU
Keputusan KPPU itu lantas ditolak oleh sebagian besar terlapor, tak terkecuali PLN Disjaya. Salah satu wakil dari PLN Disjaya bagian Distribusi, Muhyiddin, membantah kalau pihaknya telah melakukan persekongkolan. Kami akan mengajukan keberatan, tegasnya.
Sama halnya dengan Muhyiddin, kuasa hukum dari DPD AKLI, Ujang Tommy menyatakan akan mengajukan keberatan ke pengadilan. Kita akan baca dulu putusannya secara lengkap, baru kita rundingkan dengan teman-teman mengenai langkah selanjutnya. Yang jelas, kita menolak putusan tersebut, kata lawyer dari Kantor Pengacara Tommy & Partners ini.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenakan sanksi denda bagi PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (PLN Disjaya). Denda ini diberikan karena PLN Disjaya terbukti melakukan persekongkolan dengan beberapa perusahaan rekananannya dalam tender pekerjaaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
Denda yang diberikan oleh KPPU tidak tanggung-tanggung. Perusahaan listrik pelat merah tersebut harus membayar denda Rp 2 miliar. Sementara perusahaan yang terlibat bersekongkol dengan PLN Disjaya yakni PT Suprame Cable Manufacturing Corporation (SCMC) didenda Rp1,5 milar.
Selain SCMC, 8 perusahaan lain yang bersekongkol juga didenda masing-masing sebesar Rp 1 miliar. Ke-8 perusahaan itu antara lain PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysman Cable Indonesia, PT BICC Berca Cable, PT Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk.
KPPU juga menghukum 18 perusahaan melarang mengikuti seluruh kegiatan tender yang diadakan oleh PLN Disjaya selama 1 tahun, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Dalam putusan yang dibacakan lebih dari 2 jam itu, Majelis Komisi menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 19, dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PLN Disjaya beserta lebih dari 30 perusahaan persekongkolannya.