Harus berkomitmen kuat
Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik adanya kesepakatan bergerak bersama mencegah terjadinya korupsi di setiap aparatur pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar kesepakatan ini bukan hanya seremonial belaka dan harus ada komitmen kuat dari masing-masing kementerian/lembaga maupun pihak terkait lainnya.
“Tapi saya mau rencana aksi ini jangan ecek-ecek harus ada perubahan mendasar bagi negeri ini. Saya ingin memberikan gambaran, CPI (Corruption Perception Index) sebagai acuan, padahal kalau melihat angka survei CPI itu yang tadinya 8 ini sekarang 9. Nah, kalau dilihat dari 9 itu relatif di sektor ekonomi itu ada improvement,” ujar Agus.
Namun, dia menyayangkan peningkatan indek di sektor ekonomi tidak diikuti di bidang hukum dan politik. “Tetapi, mohon maaf di hukum dan politik kita punya masalah besar. Apalagi yang terbaru adalah democracy project baru masuk tahun kemarin itu langsung hanya memberi angka 20. Itu langsung menurunkan, padahal kita sudah angka 37, begitu dia masuk langsung 20,” sambungnya.
Agus berharap walaupun hanya tiga sektor yang menjadi fokus dalam Perpres ini, tetapi Strategi Nasional ini bisa mendorong terjadinya perubahan signifikan bagi masa depan bangsa dan negara. Ia mencontohkan mengenai reformasi birokrasi yang menjadi sorotan karena banyaknya lembaga yang mengurus satu permasalahan.
Selain itu, mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS misalnya banyak lembaga yang memiliki kewenangan mengatur ASN seperti Kemenpan RB, LAN, BKN dan KASN. Hal ini belum termasuk pengangkatan Sekretaris Daerah tingkat provinsi oleh Kemendagri dan tingkat kabupaten oleh gubernur. “Sistem harus diperbaiki. Kalau di keuangan negara Pak Bambang menyinggung penerimaan negara itu sangat penting karena tax ratio masih memperihatinkan,” katanya.