Sebanyak 68,2% masyarakat memilih buruknya citra profesi advokat, persentase ini menempati urutan kedua bercitra buruk setelah Kejaksaan dengan angka menyentuh 69,1%.
Dalam rangka merespons ketidakpercayaan publik tersebut, seluruh organisasi advokat yang ada telah menginisiasi tekat untuk membentuk satu Kode Etik dan satu Dewan Kehormatan Profesi Advokat dalam pertemuan yang dikenal dengan ’Deklarasi Warung Daun’ pada 19 Desember 2017 lalu.
Tekad untuk menyatukan Kode Etik serta Dewan Kehormatan profesi advokat ini dinilai merupakan jawaban atas semerawutnya pertanggungjawaban advokat secara profesional (professional responsibilities) serta kualitas pelayanan (legal services) yang diberikan para advokat yang terhimpun dibawah naungan organisasi yang berbeda-beda. Sehingga melalui penyatuan kode etik dan Dewan Kehormatan advokat diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dari berbagai bentuk malpraktik yang dilakukan oknum advokat.