Kemudian ada juga aturan turunan untuk kategori merek dan indikasi geografis mengacu pada, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Selanjutnya kategori paten pada Permenkumham No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
Suasana para peserta sedang fokus mendengarkan para narasumber memberikan materinya. Foto: RES
Lalu aturan turunan hak cipta yaitu Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Permenkumham No.20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik
Selain itu, menurut Risti manfaat KI dalam lingkup Indonesia dan internasional bertujuan melindungi hak dan inovasi, potensi investasi, daya saing global dan ekspansi internasional. Selanjutnya, monetisasi dan transfer teknologi, pengembangan ekonomi kreatif, serta memberi kepastian hukum.
Risti juga menjelaskan detail mengenai prosedur proteksi dan pemanfaatan HKI. Terdapat prosedur dan syarat tersendiri dalam mendaftarkan HKI disesuaikan dengan kategorinya. Selanjutnya, Risti juga memaparkan tentang komersialisasi HKI dan aspek hukumnya. Hal tersebut berkaitan dengan lisensi dan pengalihan HKI, aksi korporasi seperti uji tuntas atau due diligence Kekayaan Intelektual dan merger & acquisition, pendanaan dengan HKI sebagai jaminan.
Menurutnya, melalui uji tuntas KI maka dapat mengetahui status kepemilikan dan valuasi perusahaan, baik perusahaan sendiri ataupun perusahaan lain. Bahkan dapat mengidentifikasi aset/potensi kekayaan dari perusahaan dalam bentuk KI. Serta mengetahui potensi risiko kegagalan dan pelanggaran KI milik pihak lain.
Senior Associate K&K Advocates, Elsiana Inda Putri Maharani. Foto: RES
Dalam kesempatan sama, Senior Associate K&K Advocates, Elsiana Inda Putri Maharani menjelaskan materi tentang penegakan pemanfaatan HKI dan penyelesaian sengketa. Biasanya menurut Elsiana Inda Putri Maharani berbagai sengketa HKI berkaitan dengan penggunaan tanpa hak.
“Dan sengketa kepemilikan HKI,” ujarnya.
Dia menerangkan, sengketa HKI dapat masuk ranah perdata dan pidana. Kemudian, mekanisme penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan niaga (perdata), pelaporan penyidik Polri atau PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (pidana), dan mediasi melalui penyelesaian sengketa alternatif.