Pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri. Untuk mendukung upaya ini dibutuhkan anggaran baik dari APBN dan APBD yang jumlahnya memadai, bisa juga disokong BPJS Ketenagakerjaan. Balai latihan kerja (BLK) pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan kualitasnya. Begitu pula pemagangan pada industri. Selain itu, pemerintah bisa memberi dukungan pembiayaan pelatihan bagi pekerja yang ingin mendapat sertifikasi.
Dialog sosial menurut Timboel harus ditingkatkan perannya, sehingga mampu memberi masukan berkualitas dan rasional. Lembaga kerja sama (LKS) Tripartit Nasional sebagai salah satu instrumen dialog sosial harus direformasi sehingga keanggotannya merupakan orang yang berkualitas dan mampu memberi masukan konstruktif dalam hubungan industrial.
“Layaknya seluruh anggota LKS Tripartit Nasional diseleksi melalui panitia seleksi independen, sehingga yang terpilih orang yang berkualitas,” katanya di Jakarta, Jumat (5/4/2019).
Membangun dialog sosial yang berkualitas di tingkat bipartit menurut Timboel sangat penting. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi serikat buruh dan HRD di perusahaan, sehingga mereka paham hubungan industrial. Dialog sosial yang terjadi selama ini kerap terkendala karena masing-masing pihak berbeda pandangan.
Tak ketinggalan Timboel mengusulkan kebijakan pengupahan ditinjau ulang. Instrumen jaminan sosial dan alokasi anggaran APBN/APBD sangat strategis untuk mendukung sistem pengupahan yang berkeadilan.