Dalam naskah RUU, pasal 5 telah diubah sedemikian rupa, sehingga pengurus diperbolehkan menerima gaji, upah atau honorarium dari yayasan. Ketentuan itu merupakan pengecualian dari prinsip yang dianut oleh UU tersebut bahwa yayasan dilarang mengalihkan kekayaannya secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk gaji/upah/honararium kepada pembina, pengurus dan pengawas.
Namun, RUU menegaskan bahwa pengurus yang boleh menerima gaji dari yayasan tersebut adalah pengurus yang bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas yayasan. Ditentukan pula bahwa pengurus yang diperbolehkan menerima gaji dari yayasan hanyalah pengurus yang secara langsung dan full time.