Pemerintah Masih Menunggu Jawaban Cemex
Berita

Pemerintah Masih Menunggu Jawaban Cemex

Pemerintah akhirnya memutuskan membeli saham Cemex di PT Semen Gresik sebesar 24,9 persen. Melalui divestasi ini, Cemex akan memperoleh dana segar sebesar Rp 3,14 triliun.

Lut
Bacaan 2 Menit

 

Tentu saja ini tak bisa lepas dari proses investasi Cemex di Indonesia yang merupakan salah satu tonggak yang kontroversial dalam sejarah privatisasi BUMN. Penjualan 14 persen saham pemerintah kepada Cemex, 17 September 1998 silam, merupakan peristiwa pertama privatisasi dengan metode mitra strategis atau private placement. Metode ini merupakan penjualan saham langsung kepada investor strategis dalam persentase signifikan, yang tidak melalui bursa saham.

 

Sepanjang sejarah privatisasi BUMN, tercatat hanya dua privatisasi yang dilakukan dengan metode ini, yang keduanya sama-sama kontroversial: Cemex di Semen Gresik (1998) dan STT (Singapore Technologies Telemedia, cucu perusahaan BUMN Singapura, Temasek) di Indosat (Desember 2002).

 

Mengapa privatisasi Semen Gresik kontroversial? Dalam studinya bertajuk The Political Economy of Privatization of State-owned Enterprises in Indonesia, A Tony Prasetiantono, Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta melihat dua aspek.

 

Pertama, Pemerintah Indonesia tidak memperoleh harga adil (fair value) alias harganya terlalu murah (undervalued). Fakta ini didukung oleh pernyataan Lorenzo H Zambrano, orang nomor satu di Cemex, yang mengakui dalam laporan tahunan perusahaannya. Pembelian saham Semen Gresik itu amat menguntungkan Cemex". Kepada para pemegang saham, ia mengklaim keberhasilannya membeli saham Semen Gresik dengan harga murah (favorable price) (Cemex Annual Report 1998 halaman 5).

 

Faktor lainnya terkait dengan ketentuan CSPA dimana Cemex yang memiliki 14 persen saham (lalu menjadi 25,53 persen setelah membeli saham milik publik di bursa) memiliki kekuasaan setara dengan Pemerintah Indonesia yang mempunyai 51 persen saham.

 

Pada poin 24-25 CSPA 1998 itu ditetapkan bahwa Cemex mendapat jatah wakil direktur utama dan wakil komisaris di jajaran manajemen, yang kekuasaannya sama dengan direktur utama dan komisaris utama. Selain itu, juga ditetapkan bahwa setiap pengambilan keputusan direktur utama dan komisaris utama (yang orang Indonesia) harus mendapat persetujuan dari wakilnya (orang Cemex Meksiko).

 

Kontroversi kian menjadi-jadi saat Cemex diberi opsi untuk memperbesar sahamnya menjadi mayoritas (put option) Oktober 2001, sebagaimana tercantum dalam akta jual-beli CSPA.

Halaman Selanjutnya:
Tags: