Pendu menepis tudingan bahwa pembelian saham Cemex ini akan menggangu APBN jika dananya benar-benar diambil dari APBN. Ketika keputusan ini diambil, berarti kita sudah menyiapkan konsekuensinya termasuk masalah pendanaan itu. Yang pasti, dana itu sudah ada dan bukan dari APBN, ujar Pandu.
Hal senada dikemukakan oleh Deputi Men BUMN Roes Aryawidjaya. Pak Menteri (Meneg BUMN, red) bersama jajarannya sudah mempunyai mekanisme yang non APBN. Tapi seperti apa realisasinya? Nah, itu yang belum bisa kami jelaskan saat ini. Posisi kami saat ini sedang menunggu jawaban dari Cemex, katanya.
Roes juga menjelaskan bahwa masa jeda selama 30 hari itu dihitung sejak ada keputusan dari pihak Cemex. Jika Cemex setuju, kata Roes, pemerintah akan segera menyiapkan langkah-langkah berikutnya sesuai dengan CSPA. Sebaliknya, JIka Cemex menolak keputusan pembelian itu, kita akan menanyakan alasan mereka menolak keputusan itu, ujarnya sambil menambahkan bahwa pemerintah hanya mengetahui soal penawaran Cemex ke Blue Valley Singapura. Soal Rajawali Group, kita tidak tahu, elak Roes.
Pada kesempatan jumpa pers tersebut, baik Roes maupun Pandu secara tegas menolak adanya wacana pembentukan konsorsium dalam pembelian saham Cemex ini terutama yang melibatkan BUMD dan Pemerintah Daerah. Kita mengakomodasi keinginan dari BUMD dan Pemda setempat. Tapi, tetap saja prosedur atau mekanisme kepemilikan saham harus dipatuhi, ujar Roes.
Penuh dengan Kontroversi
Keputusan pemerintah untuk membeli saham Cemex di PT SG sekaligus mengakhiri rumor Cemex (Meksiko)-mitra strategis Semen Gresik sejak 17 September 1998-yang akan mengakhiri investasinya di perusahaan semen terbesar di Indonesia. Kabar tersebut ternyata benar karena Cemex telah menunjuk JP Morgan sebagai
penasihat keuangan untuk melepas 25,53 persen sahamnya, yang langsung diminati pesaingnya, Lafarge dari Perancis.
Keputusan ini tentu saja cukup mengejutkan sebab selama ini Cemex getol mempertahankan kepemilikan sahamnya, bahkan menginginkan kepemilikan mayoritas, 51 persen. Lalu mengapa Cemex memilih langkah disvestasi ?