“Karena pembelian sparepart itu merupakan komponen cost terbesar untuk sebuah maskapai karena nilainya bisa ratusan miliar, itu unsur pokok pesawat. Nah itu kalau bisa, pembebasan PPN, taruhlah nol, dampak siginfikan,” kata Arista saat dihubungi hukumonline, Rabu (17/7).
Menurutnya, selain bisa menekan total pembiayaan maskapai, kebijakan ini dinilai bisa menggairahkan bisnis penerbangan di Indonesia dan pastinya menurunkan harga tiket pesawat hingga sebesar 25 persen.
Namun demikian, Arista mengingatkan bahwa policy yang baik tak akan berdampak baik jika praktinya dilapangan tidak berjalan sesuai aturan. Sehingga ia berharap regulasi tersebut dapat langsung dieksekusi, disertai dengan sistem monitor yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan itu sudah diaplikasikan dengan benar.
“Tapi yang saya kritisi ini biasanya bagus di tataran policy, kadang di lapangan lambat penerapannya. Jangan hanya bermain di policy tapi dimonitor sampai ke lapangan, maskapai sudah terlanjur senang tapi di lapangan enggak ada perubahan, enggak bisa dipakai,” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah sudah mempersiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar regulasi tersebut bisa segera dijalankan.