Senada, Direktur Eksekutif Trade Union Rights Center (TURC), Surya Tjandra, berpendapat pemerintah Indonesia dapat mengikuti langkah pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan Luiz Inácio Lula da Silva. Pasalnya, Presiden Brazil itu menerbitkan kebijakan yang melindungi sektor industri yang krusial bagi ekonomi Brazil. Salah satunya industri otomotif, Surya menyebut Lula memberi konsesi berupa pemotongan pajak untuk penjualan produk otomotif.
Tentu saja konsesi itu dibarengi dengan meningkatnya besaran upah minimum yang berlaku di Brazil. Surya mencatat sepanjang tahun 2002 – 2010, kenaikan rata-rata upah minimum di Brazil mencapai 50 persen. Menurutnya, Lula paham bahwa meningkatnya konsumsi pekerja dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan PDB di Brazil.
Sayangnya, kebijakan yang diterbitkan pemerintah Indonesia berbanding terbalik dengan kebijakan Lula, sehingga daya beli pekerja di Indonesia tergolong minim. Misalnya, periode 1997-2006, Surya memandang upah minimum selalu lebih rendah dari konsumsi minimum. Akibatnya, kemampuan riil daya beli pekerja sangat lemah. Surya mengatakan hal itu terjadi sejak era pemerintahan orde baru yang menggunakan politik upah murah. Tragisnya, kebijakan yang merugikan pekerja itu berlangsung sampai saat ini.
Namun, bergulirnya reformasi membawa angin segar bagi upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pasalnya, Surya melihat arah perubahan itu sudah dimulai dengan meningkatnya upah minimum yang cukup signifikan di berbagai daerah. Baginya, masyarakat, khsususnya serikat pekerja, harus berupaya bagaimana pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia dibarengi dengan kesejahteraan pekerjanya. “Kenaikan upah minimum cukup signifikan, itu merupakan paradigma baru pertumbuhan ekonomi (di Indonesia,-red),” pungkasnya.