Makna Pasal 25A UUD 1945 dan Aturan Batas Negara Indonesia

Pasal 25A UUD 1945 mengatur ketentuan NKRI sebagai negara kepulauan dengan wilayah dan batas yang ditetapkan undang-undang.

Batas Wilayah Indonesia di Darat, Laut, dan Udara

Soal batas-batas wilayah negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 25A UUD 1945 lebih lanjut, Pasal 6 UU 43/2008 dan penjelasannya menerangkan ketentuan berikut.

1. Batas wilayah Indonesia di darat berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas darat antara indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, 1951, dan 1928. Kemudian batas darat Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895. Sementara itu, batas darat Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914.

2. Batas wilayah Indonesia di laut berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, SIngapura, dan Timor Leste.

3. Batas wilayah Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum Internasional.

Lebih lanjut, batas wilayah Indonesia, termasuk titik koordinatnya, ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Lebih lanjut, penetapan melalui perjanjian bilateral dan/atau trilateral dilakukan apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.

Namun, jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Penetapan secara unilateral dapat dilakukan jika tidak ada pengakuan atas wilayah yang sama ataupun tidak adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.

Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!