Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik agar menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) terutama Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan Bank Asing sebelum tanggal 30 April 2018 mendatang.
Analis Eksekutif Senior Bidang Keuangan Berkelanjutan pada Strategic Committee dan Pusat Riset OJK, Edi Setijawan mengatakan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, membagi pelaksanaan keuangan berkelanjutan ke dalam lima tahap (timeline). Untuk timeline yang pertama, yakni pada 1 Januari 2019 bakal diberlakukan untuk kategori Bank Umum BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing.
“Pertama adalah bank umum BUKU 3, BUKU 4 dan bank asing. Ada total 40 Bank yang akan pertama melaksanakan dari 114 bank per 1 Januari 2019. Jadi, RAKB disampaikan di tahun 2018,” kata Edi, dalam Sosialisasi POJK Nomor 51 Tahun 2017 di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (9/1/2017).
Edi melanjutkan, 40 bank tersebut wajib menyampaikan RAKB periode lima tahunan yang disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Paling lambat 30 April 2018 mendatang, 40 bank tersebut harus segera melaporkan RAKB jangka panjang tersebut kepada OJK langsung melalui Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah ataupun melalui Kantor Regional OJK yang membawahi wilayah kantor pusat bank tersebut.
RAKB lima tahunan tersebut, kata Edi, paling sedikit wajib memuat ringkasan eksekutif, proses penyusunan RAKB, faktor penentu RAKB, prioritas dan uraian RAKB, dan tindak lanjut RAKB. Dalam ringkasan eksekutif, OJK meminta penjelasan tersebut paling banyak dijabarkan sebanyak tiga halaman yang berisi pencapaian RAKB, visi dan misi, tujuan RAKB, program yang dilaksanakan dalam RAKB dalam jangka waktu satu tahun dan lima tahun, alokasi sumber daya baik sumber daya manusia, dana, dan mitra kerja sama serta pegawai, pejabat, atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksana RAKB.
“Program lima tahunan disampaikan sekali dalam lima tahun,” kata Edi.
Edi menjelaskan, RAKB tersebut nantinya menjadi panduan (guidelines) bagi pelaku usaha ketika menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainable Report) periode satu tahun yang disampaikan secara berkala kepada OJK. Berbeda dengan RAKB, Laporan Keberlanjutan tersebut mesti disusun secara lebih detil termasuk target-target yang bakal dicapai serta angka yang berhasil dicapai selama periode satu tahun berjalan. Selain dilaporkan setiap tahun sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya, Laporan Keberlanjutan juga wajib dipublikasikan melalui situs web atau melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca publik bagi yang belum memiliki situs web.
(Baca Juga: POJK Sustainable Finance Terbit, Setiap Korporasi Wajib Laporkan Rencana Aksi)
Patut dicatat, pelaku usaha kategori LJK dapat dijatuhi sanksi administratif sepanjang tidak ataupun terlambat menyampaikan rencana dan program aksi penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Termasuk, pelaku usaha yang tidak melaksanakan RAKB secara efektif dalam arti RAKB tidak dilaksanakan secara efekfit apabila antara realisasi dengan rencana dan program aksi terdapat deviasi (penyimpangan) tidak material atau deviasi material, namun pelaku usaha telah melaksanakan upaya maksimal untuk memenuhi disertai alasan yang dapat diterima dan masuk akal (reasonable).