Pendidikan dan Caleg
Usai diputus bebas, Ngadinah kembali bekerja di PT Panarub. Ia ditawari posisi baru sebagai staf HRD. “Saya terima tawaran posisi baru itu dengan syarat saya tetap bisa beraktifitas di serikat buruh.”
Di sela-sela aktivitasnya bekerja dan berorganisasi, Ngadinah menyisihkan waktu dan uangnya untuk mengikuti program persamaan pendidikan SMP dan SMA. Dalam sepekan, ia harus ‘bersekolah’ selama tiga jam selepas bekerja.
Seakan tak puas dengan ijazah persamaan SMA yang ia sandang, Ngadinah sangat berhasrat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. “Saya itu kalau main ke rumah saudara di Depok selalu kepingin (melanjutkan kuliah) setelah melihat anak-anak kuliahan.”
Ngadinah beruntung. Pada 2003, niatnya untuk kuliah kesampaian setelah dibantu secara finansial oleh koleganya di Jerman. “Saya kenal dia ketika saya dipenjara dulu. Dia dulu mendatangi saya untuk mendukung perjuangan saya dan buruh di Indonesia.” Berkuliah di sebuah universitas Islam swasta di Tangerang, ia memantapkan pilihannya pada jurusan ilmu hukum.
Baru setahun kuliah, Ngadinah ‘dilamar’ sejumlah partai politik untuk Pemilu 2004. Ia ditawari duduk sebagai calon anggota legislatif untuk daerah Tangerang. “Saya terima (lamaran) PKS. Sedangkan (tawaran) Partai Demokrat dan PAN tidak saya ambil,” kata perempuan yang mengaku mengikuti aktivitas keagamaan (liqo).
Usai menerima ‘pinangan’ partai, Ngadinah memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaan dan otomatis dari keanggotaan Perbupas PT Panarub. Ia tak mau perusahaan tempatnya bekerja dan organisasi beraktivitas dikait-kaitkan dengan kegiatannya berpolitik.
Di partai berlambang bulan sabit kembar itu, Ngadinah duduk sebagai caleg nomor urut enam. Namun dia tersingkir dan tak terpilih sebagai anggota DPRD karena hanya beroleh suara tiga terbanyak.