Menurut Arsil, KPK memang harus berhati-hati terhadap pernyataan Novanto ini dan harus mengkonfirmasi lagi dengan bukti pendukung lain. Sebab, bisa saja pernyataan mantan Ketua Umum Golkar ini hanya sebatas omongan saja tanpa dilengkapi bukti yang kuat. Apalagi, Novanto mengaku dirinya mendengar hal itu dari Made Oka, bukan mengalami sendiri peristiwanya. “Perlu dicek lagi, apa ada bukti lain yang mendukung?”
Puan-Pramono bantah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membantah tudingan Setya Novanto terkait aliran dana e-KTP sebesar 500 ribu dolar AS kepadanya. "Saya juga baru mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SN kemarin, apa yang disampaikan beliau itu tidak benar, tidak ada dasarnya," kata Puan di kantor Kemenko PMK Jakarta, Jumat (23/3) seperti dikutip Antara.
Puan mengaku tidak pernah membicarakan hal-hal terkait proyek e-KTP saat dirinya di parlemen baik itu pada Setya Novanto ataupun orang lain. "Sama sekali tidak pernah, saya tidak pernah bicara e-KTP. Bukan hanya dengan Pak Oka, dengan Pak SN dan lain-lain saya juga tidak pernah bicara, juga dengan nama-nama yang disebutkan kemarin saya juga tidak kenal," kata Puan.
Namun, Puan mengaku mengenal sosok Made Oka Masagung sebagai rekan keluarga. "Saya kenal dengan Pak Made Oka, karena kebetulan beliau adalah teman keluarga Bung Karno di mana bapak dan ibunya Pak Made Oka itu adalah teman baik dari Bung Karno," kata Puan.
Meski begitu, Puan mendukung proses hukum yang sedang berjalan yang harus didasarkan pada fakta-fakta hukum. "Ini merupakan masalah hukum, tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada bukan katanya-katanya," kata Puan.
Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan tidak ada sama sekali urusan dirinya dengan aliran dana proyek e-KTP. "Tidak ada sama sekali urusan dengan itu. "Kalau saya tidak ada urusan mengapa mesti dikasih (uang), emangnya saya jagoan yang perlu dikasih," kata Pramono Anung ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/3) kemarin.
Ia menyebutkan meski dirinya saat itu menjadi pimpinan DPR, namun proyek e-KTP merupakan proyek pemerintah. "Itu sepenuhnya proyek pemerintah, penganggaran di pemerintah, mereka hanya berkonsultasi dengan Komisi II DPR, pimpinan DPR waktu itu termasuk Pak Marzuki Ali, sama sekali tidak pernah membahas hal yang berkaitan dengan e-KTP, silahkan dicek di DPR sekarang. Kita sama sekali tak pernah membahas," akunya.
Pramono menyebut dirinya tahu dikaitkan dengan proyek e-KTP setelah membaca berita dari media online atau daring. "Jadi Pak Nov selalu bilang katanya, katanya. Kalau ditanya hakim, katanya. Tapi hal yang mengenai dirinya dia bilang tidak ingat," ucapnya.
Sebagai orang yang cukup panjang berkarir di politik dan menyangkut integritasnya, dirinya siap dikonfrontasi dengan siapa saja. "Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo monggo saja, termasuk di persidangan karena ini sudah menyangkut integritas," tuturnya. “Jika Setnov ingin menjadi justice collaborator jangan kemudian menyebut nama-nama yang dipikir dapat meringankan dirinya.” (ANT)