Revisi aturan?
Melihat mudahnya mempailitkan suatu perusahaan, Sudaryatmo memandang perlu revisi UU Kepailitan. Menurutnya, perlu ada pendekatan berbeda dalam menangani perkara kepailitan terhadap perusahaan yang langsung melayani konsumen. Pendekatan tersebut mencontoh sektor perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU Kepailitan dan PKPU.
Berlandaskan pada pasal-pasal tersebut, Sudaryatmo menilai perlu persetujuan Kementerian Perhubungan atau Kementerian terkait jika hendak mempailitkan suatu perusahaan yang menyangkut konsumen atau hajat hidup orang banyak.
David menambahkan badan usaha baik swasta maupun pemerintah yang menyangkut kepentingan publik harus menjamin keberlangsungan pelayanan publiknya. Maka, jika suatu perusahaan dimohonkan pailit, regulator harus memanggil pelaku usaha dan meminta jaminan agar pelaku usaha dapat mengganti hak para konsumen.
Teddy juga sepakat merevisi UU Kepailitan, khususnya yang menyangkut kepentingan publik. Namun ia mengkhawatirkan jika permohonan pailit harus persetujuan menteri seperti usulan Sudaryatmo. Yang harus dipastikan adalah keharusan direksi perusahaan memenuhi kewajiban segera kepada konsumen sebelum kurator mengambil alih pengurusan perseroan.
Andrey Sitanggang belum melihat urgensi revisi UU Kepailitan. Yang mendesak adalah komitmen bersama untuk menafsirkan rumusan UU secara jujur dan objektif. Sebagus apapun suatu aturan, tetap ada ada celah di mata orang yang ingin menyiasatinya. Jadi, tergantung bagaimana kita memandang rumusan peraturan.
“Kalau saya, sebagus apapun undang-undang, kalau tidak memiliki komitmen menafsirkan dengan jujur, tetap ada celah. Namanya juga produk manusia. Sekarang tergantung kita, mau lihat kelemahannya atau tujuan dari pasal-pasal tersebut,” tandasnya.