Israel kembali mendapat tekanan internasional setelah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyampaikan advisory opinion (fatwa hukum,-red) atas pendudukan di wilayah Palestina, Jumat (19/7/2024) lalu.
Intinya, fatwa yang dibacakan Presiden Mahkamah Internasional, Hakim Nawaf Salam menyebut keberadaan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Sebagian negara menyambut baik hal tersebut salah satunya pemerintah Indonesia.
Direktur Jenderal Asia Pasifik & Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Abdul Kadir Jailani mengatakan ada beberapa hal penting dari terbitnya fatwa tersebut. Antara lain mematahkan dalih Israel yang selama ini mengklaim memiliki hak atas wilayah Palestina terutama Tepi Barat dan Gaza. Dengan alasan sejarah, Israel merasa memiliki daerah tersebut sehingga melakukan pembangunan dan pemukiman yahudi.
“ICJ melalui fatwanya secara tegas tidak mempertimbangkan argumentasi Israel tersebut, yang merasa berhak karena mengklaim dulu leluhurnya di sana,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (22/07/2024).
Baca juga:
- Mahkamah Internasional: Pendudukan Israel Langgar Hak Fundamental Rakyat Palestina
- Diskualifikasi Pelamar Pro-Palestina, Firma Hukum Ini Dinilai Kekang Kebebasan Berekspresi
- Pro-Palestina, Mahasiswa Hukum Alami Diskriminasi dari Profesor hingga Firma Hukum
Abdul Kadir Jailani saat menjelaskan materi putusan ICJ. Foto: RES
Hal penting lainnya dari fatwa ICJ yakni bangsa Palestina punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri khususnya di wilayah Tepi Barat, sungai Yordan, dan Gaza. Status Israel yang menduduki sebagian wilayah Palestinya disebut sebagai occupying power. Sebab Israel tidak pernah memiliki hak untuk wilayah tersebut.
Justru ICJ menilai Israel mencaplok wilayah Palestina dengan menggunakan kekerasan, dan diskriminasi. Semua tindakan Israel di Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan pendudukan negara Zionis itu harus diakhiri.