Selain itu, mendudukkan Ormas berbadan hukum Perkumpulan sesuai dengan amanat UU Ormas itu sendiri. Pasal 12 UU Ormas menyebutkan, badan hukum Perkumpulan harus didirikan dengan memenuhi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; program kerja; sumber pendanaan; surat keterangan domisili; nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan ini dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan diatur dengan UU.