Diky menyampaikan pengungkapan kasus Harun secara mendalam penting dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam rantai kasus Harun.
“Pertanyaan lebih lanjut, siapa Harun yang bisa akses ke Wakil Ketua KPU. Dan kasih uang sebesar Rp 1,2 miliar secara berjenjang. Ini menimbulkan syak wasangka di masyarakat. Pasti ada yang mensponsori dan bantu pelarian, ketika Harun ditangkap ada pejabat teras partai yang terlibat. Ini yang perlu dibongkar KPK,” ungkap Diky.
ICW juga menduga terdapat keganjilan penanganan perkara ini yang sebenarnya sudah tampak sejak awal. Beberapa catatan ICW yaitu pembiaran dari Pimpinan KPK terhadap pegawai yang diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2020 lalu. Kemudian, pemulangan paksa penyidik kompol Rossa Purbo Bekti ke Kepolisian yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Selain itu, gagalnya penyegelan Kantor DPP PDIP hingga pimpinan KPK memberhentikan pegawai yang menangani perkara Masiku melalui Tes Wawasan Kebangsaan.
“Kalau KPK dulu bisa menangkap Nazaruddin hingga Kolombia, ini kenapa susah sekali. Sebetulnya kalau memang serius untuk komisioner KPK periode ini maka penangkapan Harun Masiku hingga sponsor di baliknya maka jadi pertaruhan terakhir mengembalikan marwah KPK,” tegas Diky.
Maju Mundur Kasus Harun Masiku
Angin segar perkembangan kasus Harun di KPK sebenarnya berhembus saat Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjanjikan menangkap tersangka dalam 7 hari pada awal Juni lalu. Namun, hingga saat ini, KPK belum juga menangkap Harun.
“Memang tidak mudah, tapi kami meyakini bahwa cepat atau lambat nanti pasti akan ketemu juga," ungkap Alex pada Selasa (9/7) lalu.
Meski demikian, proses pemeriksaan kasus Harun masih berjalan di KPK hingga saat ini. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sempat menjalani pemeriksaan di KPK pada Juni lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menyita HP milik Hasto untuk kepentingan penyidikan.