Kolaborasi tersebut dalam rangka mengawal persiapan hingga pelaksanaan acara dari aspek hukum keolahragaan. Menurutnya, prinsip aturan dalam olahraga lari disesuaikan dengan peraturan perundangan keolahragaan yang ada. Langkah tersebut sebagai bagian untuk meminimalkan risiko pelanggaran aturan yang berujung pidana.
“Kami mau menunjukan kontribusi bagi pemerintah daerah di dinas pemuda dan olahraga,” kata Sarif.
Baginya kolaborasi tersebut menjadi terobosan yang perlu dilanjutkan ke depannya. Menurutnya kegiatan semacam ‘Makassar Half Marathon’ dapat ditangani event organizer yang perlu ditopang oleh lawyer. Apalagi misalnya, pembiayaan acara menggunakan anggaran negara atau daerah.
“Jadi kami mengupayakan proses pencegahan bagaimana supaya tidak jadi pidana, cukup perdata,” pungkas Sarif.
Kerja sama ataupun kolaborasi dengan berbagai pihak secara tidak langsung menjadi pembelajaran bagi setiap advokat dalam mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill. Sarif yakin setiap aktivitas dalam bentuk kolaborasi memiliki manfaat yang berguna bagi pengembangan keterampilan maupun wawasan pengetahuan.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan SulaimanSyamsudin Partnership Law Firm (SSP Law Firm).